December 24, 2024

Wawancara

Ikhsan Darmawan: Revisi UU Pilkada Perlu Turunkan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

Revisi undang-undang pilkada untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 dan 2018 masih berlangsung. Diharapkan waktu ada yang sempit bisa menghasilkan perbaikan sehingga kekurangan dan kesalahan di Pilkada 2015 tak terulang. Salah satunya pengaturan calon tunggal yang di Pilkada 2015 baru disadari luput …

Read More »

Hadar Nafis Gumay: Revisi UU Pilkada Harus Cepat Agar Proses Pilkada Tak Tersendat

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama menyisakan sejumlah catatan penting. Mulai dari pendaan pilkada, pencalonan, kampanye hingga sengketa. Persoalan ini muncul tak lepas dari landasan pelaksanaan pilkada yakni Undang-Undang UU 8 Tahun 2015 yang masih perlu penyempurnaan. UU yang …

Read More »

Yeni Rosa Damayanti: Tagih Janji Kampanye Jokowi Lewat UU Disabilitas

Masyarakat penyandang disabilitas menagih janji Jokowi di Pemilu 2014. Dalam rancangan undang-undang disablitas, Pemerintah malah bersikap berlawanan dengan janji Piagam Suharso terkait hak disabilitas yang ditandatangani di fase kampanye Pemilu 2014. Undang-undang disabilitas masih dalam rancangan. Perwakilan masyarakat penyandang disabilitas …

Read More »

Arsil: Semangat Pidana Umum Perlu Terhubung dengan Pidana Pemilu

Pidana pemilu merupakan salah bentuk pelanggaran dalam pemilihan pemerintahan berkala. Banyak kasusnya yang berhenti atau tak tuntas. Dualisme ketentuan pidana dalam penegakan hukum pemilu menjadi salah satu penyebabnya. Bentuk kejahatan seperti pemalsuan dan suap berada dalam ambivalensi rezim pidana umum …

Read More »

Titi Anggraini: Justru Aneh Jika MK Mengabaikan Syarat Tenggat Waktu

Mahkamah Konstitusi membatalkan semua permohonan perselisihan hasil Pilkada 2015 yang melewati tenggat waktu pendaftaran 3 x 24 jam. Ada 41 permohonan yang ditolak, sebagian besar karena tak tepat waktu. Seperti apa penjelasan terhadap keadaan ini? Apakah ada harapan terobosan penegakan …

Read More »

Fadli Ramadanil: Ada Gelagat MK Membatasi Hak Keadilan Calon

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan membatasi hak pasangan calon di pilkada mencari keadilan hasil pilkada. Ada kecenderungan MK menjadikan syarat selisih suara maksimal 2 persen yang bergantung dengan jumlah penduduk daerah berpilkada sebagai dasar …

Read More »

Ida Budhiati: Kasasi MA Upaya Keyakinan dan Pembuktian KPU

Pilkada 2015 tak jadi diselenggarakan serentak di 269 daerah. Ada 5 daerah yang ditunda penyelenggaraaanya. Semuanya terkait sengketa pencalonan. Sengketa berkait permasalahan status hukum para calon. Pilkada Kalimantan Tengah diikuti pasangan calon yang partai pengusungnya bersengketa. Pilkada Kota Manado, Boven …

Read More »

Dadang Tri Sasongko: Pemerintah Hasil Pemilu Tersandera Oligarki

9 Desember 2015, hari pemungutan suara Pilkada di 264 daerah (5 daerah ditunda) juga merupakan hari antikorupsi sedunia. Transparency International Indonesia melalui Youth Department menyelenggarakan “Jumat Keramat”, pertunjukan jenakata (standup comedy) memperingati Hari Antikorupsi dan HAM Internasional. Sebuah upaya mengubah …

Read More »

Ferry Daud Liando: Jimmy Rimba Kuasai Media di Kota Manado

Narapidana bebas bersyarat kasus korupsi APBD, Jimmy Rimba Rogy kembali menjadi calon Wali Kota Manado setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada 8 Desember mengabulkan gugatannya terhadap Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, Ketua KPU Kota Manado diberhentikan sementara oleh KPU pusat …

Read More »

Sunarto Sastrowardoyo: Saya Sangat Menyayangkan Benteng Terakhir Demokrasi, DKPP

KPU Kota Balikpapan meloloskan Heru Bambang-Sirajudin Mahmud padahal Sirajudin berijazah palsu. Keadaan ini menjadi perbincangan media massa dan sosial warga Kota Balikpapan serta mendorong Koalisi Pemantau Pilkada Kota Balikpapan melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Balikpapan. Rekomendasi pembatalan Heru-Sirajudin karena …

Read More »