Wawancara

Pasca-Reformasi, Indonesia beralih dari sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial melalui amandemen konstitusi di 2002. Oligarki yang menyatu dalam tubuh partai coba dilawan melalui pemilihan pemilu presiden langsung di 2004. Di samping sebagai konsekuensi presidensialisme, Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah …

Evaluasi pemilu merupakan keharusan untuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi yang lebih baik. Salah satu hal dari penyelenggara yang harus dievaluasi adalah penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Pertanyaannya, sebagai lembaga yang bekerja dengan APBN, evaluasi seperti apa menyertai bentuk kerja evaluasi …

Kurangnya tekanan publik disebut-sebut sebagai salah satu sebab disahkannya Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). Gerakan mahasiswa, sebagai sebuah gerakan yang patut diperhitungkan, tak terdengar nyaring ketika RUU yang memuat mekanisme pemilihan kepala daerah …

Kunjungan semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan dalih evaluasi penyelenggaraan pemilu ke luar negeri menuai kontroversi. Pasalnya, hal itu mengagetkan kita di tengah hiruk pikuk pembahasan RUU Pilkada yang salah satunya didorong pentingnya isu efisiensi anggaran. Selain itu, beberapa kelompok …

Situs change.org menempatkan petisi “Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi” sebagai petisi yang paling banyak ditandatangani. 75.919 tanda tangan (19/9) menilai (salah satu) masalah undang-undang ini adalah tak otomatisnya partai pemenang pemilu menjadi pimpinan DPR. Lalu, …

Satu lagi fraksi partai di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya tinggal PDIP, Hanura, dan PKB yang mempertahankan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sulastio …

Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, efektivias pemerintahan menjadi salah satu landasan lima dari enam fraksi di Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. DPR mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sri Budi Eko Wardani, Direktur …

Lima dari enam fraksi di DPR berubah sikap soal mekanisme pemilihan kepala daerah. Mereka mengusulkan kepala daerah kembali dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Efisiensi anggaran, efisiensi sosial, dan minimalisasi korupsi jadi alasan. Abdullah Dahlan, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), …

Rancangan undang-undang pilkada merupakan bakal kebijakan penting yang menentukan efektifitas pemerintahan. Efektivitas ini tak hanya terkait untuk pemerintahan daerah melainkan juga pemerintahan nasional. Efektivitas kerja eksekutif daerah melalui pemilihan langsung diharapkan ditambah dengan mengintegrasikan pemerintahan nasional dan daerah melalui penjadwalan …

Disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dinilai merupakan kemunduran demokrasi. Salah satunya mengenai keterwakilan perempuan di DPR. Hasil afirmasi perempuan di Pemilu 2009 untuk menambah jumlah perempuan di parlemen yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi, tak …