Cerita Ilham Saputra Soal Pilkada Papua, Mengejutkan!

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, berbagi pengalaman dan cerita mengenai penyelenggaraan Pilkada di Papua. Banyak fakta menarik soal Papua yang dapat dijadikan pembelajaran guna menghadapi Pilkada Papua 2018.

Pilkada Papua pilkada termahal di Indonesia

Anggaran untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati/Wali Kota di delapan daerah di Papua hampir mencapai 1 triliun rupiah. Anggaran ini lebih kecil dari jumlah yang diminta oleh KPU Papua, yakni sebesar 1,2 triliun rupiah.

Jika melihat jumlah pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua terakhir, yaitu  3.336.144 orang, anggaran ini merupakan yang terbesar dari anggaran untuk Pilkada di daerah lainnya. Pemerintah Daerah (Pemda) mengalokasikan biaya sekitar 299 ribu per pemilih.

“Jika dihitung rata-rata biaya setiap pemilih, Pilkada di Papua menjadi salah satu daerah dengan biaya termahal di Indonesia. Sekarang hampir 1 triliun untuk Papua. Kemarin dia (KPU Papua) minta 1 sekian triliun, tapi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat( hanya setujui kurang dari 1 triliun,” ujar Ilham, pada diskusi “Pilkada Papua 2018: Akankah Mengulang Persoalan yang Sama?” di Media Center KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (31/1).

Mahalnya biaya disebabkan oleh sulitnya akses ke daerah-daerah terpencil Papua, seperti Memberamo Tengah, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Verifikasi dan pendistribusian logistik antar kecamatan seringkali mesti menggunakan helikopter atau pesawat.

“Ini yang bikin jadi mahal dan berpotensi jika ada hasil pemilu yang dibawa petugas kita. Potensi diutak-atik, dimanipulasi,” tukas Ilham.

Kualitas penyelenggara pemilu di kabupaten/kota di Papua masih kurang

Tak berbeda dengan beberapa daerah lainnya, kualitas penyelenggara pemilu di kabupaten/kota di Papua juga masih kurang. Pengalaman Pilkada 2017, terjadi manipulasi sistem noken oleh elit politik, pencoblosan lebih dari satu kali atau pencoblosan oleh orang lain, maraknya intimidasi oleh kerabat penyelenggara, dan politik uang.

“Integritas penyelenggara pemilu terganjal oleh adanya intimidasi, kekerabatan. Dia jadi segan untuk tidak melakukan sesuai hukum. Belum lagi hadangan uang. Uang berlimpah di Papua,” tutur Ilham.

Lebih lanjut, Ilham mengatakan penyelenggaraan Pilkada di Papua mencekam. “Waktu saya datang langsung ke daerahmya (Papua),  ketika kita membagikan logistik, kita dihadang oleh beberapa orang yang ingin TPS (Tempat Pemungutan Suara)-nya tidak jadi di situ.”

Kemudian, di dua TPS di Tolikara yang diamati Ilham, pemberian suara dilakukan dengan menghilangkan prinsip rahasia. Saksi tiap pasangan calon melihat surat suara yang dimasukkan pemilih ke dalam tas noken.

“Orang tau dia milih siapa. Saat orang masukkin surat suaranya, tiba-tiba ada yang teriak hore. Ternyata ada kesepakatan dia mau milih siapa,” ujar Ilham.

Selain itu, terjadi pula kasus penjual-belian formulir C6 oleh oknum penyelenggara pemilu dan manipulasi jumlah data pemilih. “Di 2014, di Kabupaten Nduga, jumlah pemilihnya persis sama di seluruh kecamatan atau distrik.”

Rendahnya partisipasi masyarakat

Berdasarkan pengalaman dua pilkada lalu, partisipasi masyarakat Papua amat rendah. Masyarakat pemilih harus dimobilisasi untuk memberikan suara di TPS. Partisipasi ini semakin menurun kala pemungutan suara ulang.

Ilham mengatakan, sebagai upaya meningkatkan kualitas Pilkada Papua, KPU akan melakukan berbagai upaya. Enam diantaranya yakni, supervisi dan monitoring setiap tahapan, memastikan jajaran KPU hingga tingkat ad hoc bekerja secara profesional, teliti, mandiri, dan tertib, memberikan snaksi tegas kepada penyelenggara yang tidak berintegritas, melakukan deklarasi dan sosialisasi siap menang dan siap kalah kepada semua pasangan calon dan tim kampanye, memperketat penggunaan sistem noken, dan mempercepat penayangan hasil penghitungan suara di TPS di website KPU untuk mengurangi potensi pelanggaran.

“Kami sadar pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara di bawah menjadi salah satu sebab terjadinya kekisruhan. Oleh karena itu, kami akan tindak tegas penyelenggara yang tidak berintegritas. Jadi, kami berupaya untuk menurunkan tingkat PSU dan menurunkan tingkat aduan terhadap penyelenggara pemilu tingkat bawah ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” tutup Ilham.