Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Pada Seleksi Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, disinggung soal pemberian komputer oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Isu ini memunculkan opini publik bahwa KPU DKI telah berpihak kepada petahana calon gubernur Basuki Tjahaya Purnama. Sumarno menepis isu tersebut dengan mangatakan bahwa KPU DKI telah mengembalikan komputer kepada Pemda DKI.
“Memang waktu itu kami mengajukan surat ke Pak Gubernur untuk memfasilitasitasi kantor baru KPU DKI Jakarta. Kemudian disetujui, termasuk juga sumbangan alat perlengkapan, meja, kursi, dan komputer yang dibagikan ke semua KPU kabupaten/kota di DKI Jakarta, termasuk Kepulauan seribu. Namun, untuk menghindari kecurigaan, kami memutuskan untuk mengembalikan komputer tersebut,” jelas Sumarno, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta Pusat (26/1).
Selain itu, Sumarno juga disinggung soal status dosen aktif di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sumarno menjelaskan, “Saat diterima di KPU, saya mengajukan untuk non akif. Namun, rektor mengatakan tidak usah karena status dosen tetap berpengaruh terhadap akreditasi. Jadi, saya tetap terdaftar sebagai dosen, tetapi yang mengajar adalah dosen pengganti.”
Apabila terpilih sebagai anggota KPU RI, Sumarno ingin mendorong pemanfaatan teknologi pemilu. Menurutnya, terobosan teknologi pemilu harus segera dimulai, terutama teknologi e-counting dan e-rekapitulasi yang dapat meminimalisir kecurangan.
“Saya ingin mendorong penggunaan teknologi. Walaupun tidak menjangkau seluruh Indonesia, namun bisa memanfaatkan tekhnologi untuk mempercepat proses penghitungan suara,” tukas Sumarno.
Menurut Soemarno, anggota KPU perlu dekat dengan tokoh masyarakat, seperti ulama. Pendekatan bermanfaat untuk mempermudah koordinasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih. “Banyak pelamar yang terikat dengan organisasi keeagamaan. Sepanjangan kedekatan itu tidak mempengearuhi integritas dan netralitas, itu tidak masalah.”
