Home Berita IKP Pilkada 2018: Tiga Provinsi dan Enam Kabupaten/Kota Kerawanan Tinggi

IKP Pilkada 2018: Tiga Provinsi dan Enam Kabupaten/Kota Kerawanan Tinggi

Comments Off on IKP Pilkada 2018: Tiga Provinsi dan Enam Kabupaten/Kota Kerawanan Tinggi
0
2,658

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tiga pemilihan gubernur (pilgub) memiliki indeks kerawanan tinggi, yakni Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat. Tingkat kerawanan masing-masing adalah 3.41, 3.25, dan 3.04. IKP tinggi berkisar antara 3.00 hingga 5.00.

Selanjutnya, pada pemilihan bupati/wali kota, terdapat enam kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan tinggi. Kabupaten Mimika 3.43, Kabupaten Paniai 3.41, Kabupaten Jayawijaya 3.40, Kabupaten Puncak 3.28, Kabupaten Konawe 3.07, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan 3.05.

“Untuk pengawas pemilu yang bertugas di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi, jangan sampai leha-leha. Lakukan langkah-langkah pencegahan,” kata Anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifuddin, pada acara Peluncuran IKP Pilkada 2018 di Hotel Grand Syahid, Sudirman, Jakarta Selatan (28/11).

Tingkat IKP ditentukan oleh tiga aspek pembobotan. Bobot penyelenggaraan 30 persen, bobot kontestasi 35 persen, dan bobot partisipasi 35 persen. Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan kerawanan penyelenggaraan tertinggi, yaitu 4,51. Kabupaten Konawe, dengan skor 3,85, menjadi daerah yang paling rawan kontestasinya. Sementara itu, Kabupaten Puncak, 3.5 adalah skor tertinggi untuk tingkat kerawanan partisipasi pemilu.

“Bobot partisipasi ini mengukur apakah di situ ada pemantau, apakah pemilih menggunakan hak pilih, dan berapa jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu. Semakin tinggi laporan masyarakat, berarti makin tinggi partisipasi masyarakatnya,” jelas Afif.

14 pilgub dinilai kerawanan sedang, 8 pemilihan bupati/wali kota kerawanan sedang,  dan 90 pemilihan bupati/wali kota rendah.  Dua daerah potensi bencana, yakni Bali dan Sumatera Utara.

“Begitu ada daerah yang mengalami bencana alam, akan ada pengungsi ke daerah lain, berkurangnya jumlah daftar pemilih, dan hal-hal lain. Itu harus jadi perhatian Bawalsu dan KPU,” tandas Afif.

Hal lain yang menjadi potensi sumber kerawanan, kata Afif, adalah keamanan, politik identitas, dan media sosial. Tiga media sosial yang paling sering digunakan untuk mengkampanyekan politik identitas berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), yaitu facebook, instagram, dan twitter.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

MPI Minta Timsel Berkomitmen Penuhi Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemili…