Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan berbagai persiapan. Pertama, Polri telah menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih 923 miliar rupiah yang digunakan untuk mengamankan semua tahapan pilkada serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan di 101 daerah pemilihan (dapil).
“Anggaran ini diberikan oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kepada Kepolisian Resor (Polres) di daerah-daerah guna mengamankan pilkada serentak, terutama pada saat kampanye,†jelas Kepala Divisi Humas Markas Besar (Mabes) Polri, Boy Rafli Amar, pada diskusi “Pilkada Lancar Demokrasi Bersinarâ€, di Jakarta Selatan (19/10).
Persiapan kedua, yakni, menciptakan pola pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di TPS khusus, Polri menempatkan dua petugas polisi dan dua petugas linmas (perlindungan masyarakat) di satu TPS. Di daerah yang dianggap aman, Polri menempatkan 20 petugas polisi dan 10 linmas di area lima TPS berdekatan. Di daerah rawan, Polri menempatkan dua petugas dan empat linmas di dua TPS. Di daerah yang lebih rawan, Polri menempatkan dua polisi dan lima linmas di satu TPS.
“Pola itu ditentukan oleh para Kapolres (Kepala Kepolisian Resor). Mereka telah melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan di daerah pemilihan masing-masing,†kata Boy.
Selain itu, Boy menyebutkan bahwa Polri akan mengondusifkan situasi di masyarakat melalui berbagai kegiatan operasi, gelar pasukan, dan deklarasi damai. Deklarasi dianggap sangat penting untuk menyiapkan mental pasangan calon dan para pendukungnya dalam menghadapi Pilkada 2017. “Semua harus sportif, harus siap untuk menang dan kalah. Ini bagian dari pendidikan demokrasi,†tandasnya. [Amalia]