KIPP: Ada Temuan Dugaan Ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri

Dari pemantauan yang dilakukan selama masa kampanye, Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP) menemukan beberapa temuan kasus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian RI (Polri). Salah satu kasus yang disinggung KIPP yakni dugaan ketidaknetralan oknum aparatur negara dalam acara Millenial Safety Festival yang diselenggarakan oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) di beberapa daerah. Dari temuan dan laporan yang masuk ke KIPP, diduga kegiatan diwarnai dengan yel yel yang ditujukan untuk mendukung salah satu calon presiden, yakni Joko Widodo.

“Dari laporan yang kami dapat, di kegiatan Millenial Safety Festival ada yel-yel dukungan kepada salah satu kandidat. Nah yel-yel seperti ini bisa dinilai sebagai ketidaknetralan yang bisa mencederai prinsip netralitas dan keberimbangan aparatur negara,” kata Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta kepada rumahpemilu.org (1/4).

Mengecek temuan KIPP, rumahpemilu.org menelusuri pemberitaan terkait Millenial Safety Festival. Rumahpemilu.org menemukan berita dalam laman Detik.com (17/2) bahwa Gubernur Bali, I Wayan Koster mengajak warga milenial yang hadir pada acara Millenial Safety Festival di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, untuk memilih Joko Widodo pada Pemilu 2019. Sebab ajakan tersebut, Wayan diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali.

(Baca: https://news.detik.com/berita/d-4432259/di-acara-millennial-road-safety-bali-gubernur-koster-ajak-pilih-jokowi)

Selain itu, KIPP juga melaporkan adanya video dengan konten gambar dan suara oknum anggota Polri aktif di media sosial yang menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden. Video ini sempat viral dan tengah dikaji oleh KIPP.

Atas temuan dan laporan masyarakat kepada KIPP tersebut, Kaka menghimbau agar ASN, TNI, dan Polri menjaga netralitas selaku aparat pemerintah. ASN, TNI dan Polri merupakan aparat yang memiliki akses terhadap sumber daya negara, dan dilarang untuk menggunakannya bagi kepentingan salah satu peserta pemilu.

“Dalam pelaksanaan pemilu, ASN, TNI dan Polri harus berdiri di atas semua golongan untuk memberikan pelayanan, pengabdian dan kepastian agara pelaksanan pemilu memberikan ruang yang sama untuk semua pihak yang berkompetisi secara adil dan berimbang,” tegas Kaka.

Kaka juga mendorong agar Bawaslu segera mengklarifikasi berbagai temuan dan laporan yang menyangkut netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta menindaklanjuti kasus dalam proses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Gakkumdu diharapkan mentransparansi setiap proses dan keputusan hukum atas kasus-kasus yang ditangani.

“Temuan dan laporan ketidaknetralan aparat pemerintah, sebagian ada yang sudah ditangani Bawaslu, dan sebagian masih berupa rumor dan isu atau sesuatu yang viral di dunia maya. Nah, yang sudah ditangani, ada yang tidak memuaskan masyarakat, khususnya terkait keberadaan dan kinerja Gakkudmu sehingga menimbulkan kekecewaan. Maka, kami meminta agar Gakkdumdu professional menegakkan hukum pemilu, agar kekecewaan masyarakat yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada proses pemilu tidak semakin bertambah,” tandas Kaka.