Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan Jambore Sadar Pemilu dan Demokrasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 15-17 Agustus 2017 lalu. Peserta Jambore yakni perwakilan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) dari 34 provinsi yang telah dibentuk oleh KPU provinsi masing-masing.
Acara Jambore dibuka oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, dan dihadiri oleh enam anggota KPU RI lainnya. Arief mengatakan bahwa pembentukan dan pemeliharaan komunitas pemilu dan demokrasi penting untuk perjalanan demokrasi Indonesia ke depan. Komunitas diharapkan mampu menjadi agen sosialisasi dan edukasi kepemiluan, bahkan menjadi embrio terbentuknya organisasi atau lembaga kepemiluan yang mengawal proses demokrasi di daerah masing-masing.
“Karena yang bisa hadir di sini adalah orang-orang pilihan yang berkualitas, kami berharap besar mereka menjadi garda dan mitra KPU melakukan sosialisasi dan edukasi. KPU tidak bisa bekerja sendirian,” kata Arief, pada pembukaan Jambore Sadar Pemilu dan Demokrasi di Hotel Neo Sentul, Bogor, Jawa Barat (15/8).
Bergerak Untuk Konsolidasi Demokrasi Akar Rumput
Ketua KPPD Nusa Tenggara Barat (NTB), Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa KPPD penting untuk memperbaiki paradigma masyarakat terhadap pemilu dan demokrasi. KPPD memiliki impian besar merubah pemilu yang elitis menjadi pemilu partisipatif dan inklusif.
“KPPD di NTB menjadi harapan bagi momentum perbaikan demokrasi di NTB. Kami, sebagai mitra KPU berkomitmen membangun kesadaran demokrasi di masyarakat sebagai investasi untuk Indonesia sebagai sebuah bangsa yang menyepakati sistem demokrasi,” jelas Yusril kepada rumahpemilu.org (31/8).
Hal senada dilontarkan oleh Ketua KPPD DKI Jakarta, Luhut Parlinggoman Siahaan. Menurutnya, Komunitas yang lahir dari pelatihan Kursus Singkat Kepemiluan yang diadakan KPU provinsi ini telah berupaya membangun wacana demokrasi, menggerakkan partisipasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengawal pemilu dan demokrasi.
“Di Jakarta, KPPD telah dan akan mengkampanyekan pemilih cerdas yang tak hanya aktif berpartisipasi menggunakan hak pilih saja, tetapi juga aktif memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu terkait daftar pemilih, politik uang, dan sebagainya,” kata Luhut kepada rumahpemilu.org (31/8).
Ketua KPPD Aceh, Rizalul Akbar, mengatakan bahwa keberadaan KPPD di Aceh penting untuk melawan wacana dan gerakan nondemokratis yang kerap muncul pada pelaksanaan pilkada dan pemilu. KPPD Aceh berupaya untuk berkontribusi meminimalisir kekerasan dan politik uang.
“Mengingat Aceh merupakan daerah pasca konflik dan sering terjadi kekerasan, kemudian ada pula golongan putih eks GAM (Gerakan Aceh Merdeka), boikot pemilu, dan politik uang, adanya KPPD sangat penting untuk membantu tugas KPU melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” jelas Rizal kepada rumahpemilu.org (31/8).
Sosialisasi dan Edukasi yang Inovatif dan Aktif
Anggota KPPD Banten, Yogi Iskandar, berpendapat bahwa KPPD berkontribusi melakukan sosialisasi dan edukasi pemilu kepada pemilih ke berbagai segmen di masyarakat. Sosialisasi KPPD menjadi penting di tengah rumitnya kewajiban KPU menyelenggarakan pemilu.
“Relawan demokrasi kan lebih leluasa melakukan diskusi ke berbagai segmen di masyarakat. Nah, gerakan kami ini cenderung menggugurkan sedikit kewajiban KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi. Kerja KPU kan rumit dan kompleks,” kata Yogi kepada rumahpemilu.org (31/8).
Keragaman profesi para relawan KPPD, kata Yogi, membuat metode sosialisasi dan edukasi lebih menarik, tepat sasaran, dan inovatif. KPPD Banten telah membuat sarana edukasi demokrasi yang disebut Balai Konstitusi, dan Training Pemilu bagi relawan demokrasi di masing-masing kabupaten/kota di Banten pada akhir Desember 2016.
Inovasi metode sosialisasi dan edukasi juga dilakukan oleh KPPD Nusa Tenggara Timur (NTT). September 2017, KPPD NTT akan mensosialisasikan pemilu inklusif dan demokratis pada aksi Menanam Pohon Demokrasi dan Gerakan Seribu Orang Car Free Day (CFD).
“KPPD secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, jadi kami tahu apa saja penyebab menurunnya partisipasi masyarakat. Kami turun ke pemilih pemula, masyarakat umum, dan pemilih disabilitas. Semuanya inisiatif KPPD sendiri,” ujar Anggota KPPD NTT, Novy Bunga kepada rumahpemilu.org (31/8).
Di Papua, KPPD akan bergerak melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, dan tokoh-tokoh adat. KPPD Papua akan melakukan jalan santai bertema pemilu dan demokrasi, serta mediasi dengan kepala-kepala suku untuk mensosialisasi pelaksanaan noken yang benar.
“Noken itu kan biasanya hanya ditentukan oleh kepala suku. Kalau kepala suku bilang memilih, baru masyarakatnya memilih. Nah, kami akan sosialisasi kepada mereka. Kita juga akan mediasi ke elit-elit partai karena selama ini mereka yang bikin pemilu di Papua makan korban,” jelas Anggota KPPD Papua, Roby Nyong kepada rumahpemilu.org.
Kepala Subbagian Teknis Hubungan Pemerintahan dan Kemasyarakatan (Hupmas) KPU Kalimantan Timur, Amaliah Annuur, menilai bahwa KPPD merupakan perpanjangan tangan KPU yang telah membantu tugas KPU untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih. Anggota KPPD yang berasal dari akar rumput menyatu dengan masyarakat untuk melakukan kerja-kerja demokrasi di tingkat bawah.
“KPPD di Kalimantan Timur telah bekerja dengan baik. Prinsip kami, big activites with low budget. KPPD dan komunitas pemilu lainnya sangat penting perannya dalam sistem kerja KPU,” kata Amaliah.
