Home Berita KPU Kalbar: Tak Semua Kabupaten Telah Lantik PPS

KPU Kalbar: Tak Semua Kabupaten Telah Lantik PPS

Comments Off on KPU Kalbar: Tak Semua Kabupaten Telah Lantik PPS
0
223

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat (Kalbar), Ramdan mengatakan bahwa tak semua kabupaten yang berpilkada di 2020 di Kalimantan Barat telah melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS). Salah satunya Kabupaten Sintang. Kabupaten ini belum melantik satu pun PPS yang terpilih. Penyebabnya, ada banyak orang dalam pemantauan (ODP) dan PDP (pasien dalam pengawasan).

Dari pemberitaan Kompas.com tanggal 22 Maret 2020, jumlah ODP di Kabupaten Sintang yakni 318 orang dan PDP dua orang. (Baca: https://pontianak.kompas.com/read/2020/03/22/10451041/update-2-orang-positif-covid-19-di-kalbar-14-pdp-dan-959-odp).

“Keputusan KPU keluar tanggal 21 Maret. Yang sudah disiapkan kawan-kawan itu pelantikan pada 22 Maret. Nah, di Kalbar, selain Sintang, Sintang tidak melantik karena kondisi saat itu ODP dan PDP-nya tinggi. Sehingga, kawan-kawan di awal sudah memastikan tidak bisa melantik PPS. Jadi, tahapan per tanggal 22 Maret, ada kabupaten yang sudah melaksanakan pelantikan PPS, ada yang tidak,” terang Ramdan pada diskusi daring “Kebijakan Penundaan Pilkada 2020 di tengah Covid-19” (3/4).

Dari data rekapitulasi pelantikan PPS yang dikirimkan oleh Ramdan, terlihat bahwa hanya dua kabupaten, yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Ketapang yang telah menyelesaikan pelantikan semua PPS. Empat kabupaten lain yang berpilkada masih menyisakan PPS yang belum dilantik.

Ditundanya tahapan Pilkada yang juga tengah menunggu keputusan Pemerintah untuk menunda Pilkada melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), menurut Ramdan mungkin membuat  penyelenggara pemilu adhoc beralih profesi. Namun ia mengharapkan agar penyelenggara pemilu yang telah terpilih dan dilantik tetap berkomitmen menjadi penyelenggara pemilu di saat tahapan Pilkada kembali dimulai. Proses rekrutmen penyelenggara adhoc tidak sebentar.

“Harapan  kita, mereka yang sudah ditetapkan kemarun, punya komitmen. Karena kan melalui proses seleksi yang panjang. Ada administrasi, tes tertulis, dan wawancara. Juga penting jaga integritas. Jangan sampai nanti menjadi persoalan,” imbuh Ramdan.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Saan Mustopa: Isu-Isu Krusial di RUU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mus…