Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mengajak warga bergabung menjadi “Jakarta Kritis”. Komunitas ini menyikapi dinamika politik bukan berdasarkan pilihan kepada pasangan calon melainkan hak asasi manusia segala dimensi. Dengan mengedepankan pembelaan kepada hak publik, Jakarta Kritis bersikap bukan saja soal penentuan pilihan di hari Pemungutan Suara tapi juga menjaga pemerintah Jakarta 2017-2022, siapapun yang terpilih.
“Jika kamu adalah warga Jakarta yang kritis, tidak memisahkan antara hak sipol dan ekosob, bukan simpatisan maupun tim sukses masing-masing pasangan calon apalagi anggota parpol, ikut memilih maupun yang memutuskan golput, silahkan daftarkan diri kamu ke http://www.bantuanhukum.or.id/web/formulir-jakartakritis/,” begitu ajakan LBH Jakarta dalam portalnya.
LBH Jakarta menjelaskan, Jakarta Kritis merupakan sebuah wadah bagi warga Jakarta yang kritis akan kotanya. Bertujuan menguatkan warga dan untuk mengawal pemenuhan Hak Asasi Manusia di Jakarta siapapun Gubernur yang terpilih pada Pilkada 2017 nanti.
Dengan bergabung di #JakartaKritis kamu bisa mendapatkan informasi terkini mengenai isu-isu di Jakarta. Dan juga kamu bisa ikut berpartisipasi dalam memutuskan bagaimana pembangunan kota Jakarta seharusnya, baik berupa pendapat maupun tindakan tanpa berkaitan dengan partai atau paslon manapun.
Partisipasi pemilih Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama merupakan partisipasi pemilih tertinggi sepanjang pemilihan kepala daerah langsung diberlakukan di DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta melansir pemilih Putaran Pertama Pilkada DKI 2017 sebanyak 77,1 % padahal sebelumnya pemilih Pilkada DKI selalu di bawah 70%.
Polarisasi massa berdasar pilihan pasangan calon yang berpotensi konflik diharapkan Jakarta Kritis bisa berkurang dengan pemahaman tak memisahkan hak sipil dengan hak ekosob (ekonomi , sosial, dan budaya). Tinggi partisipasi memilih dan partisipasi lain di Pilkada DKI Jakarta 2017 penting menjadi modal soliditas warga untuk menjaga pemerintahan 2017-2022 melayani hak warga. []
