Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Telah terjadi serangan teror bom terhadap tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur (13/5), yakni Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro dan Gereja Pantekosta Pusat. Serangan teror menelan 10 korban jiwa dan 41 luka-luka.
Teror bom bunuh diri di Surabaya merupakan salah satu peristiwa dari rentetan aksi teror yang terjadi dalam kurun waktu sepekan ini. Sebelumnya, publik digemparkan dengan peristiwa pemberontakan tahanan teroris di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Jakarta. Lima petugas kepolisian tewas.
Menanggapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Fatayat Nadhlatul Ulama (NU), TePi, dan Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, mengeluarkan pernyataan sikap bersama. Koalisi menilai rangkaian aksi teror telah menunjukkan adanya kondisi darurat terorisme.
“Aksi teror ini merupakan sinyal tegas dan nyata yang mengancam keutuhan bangsa dan merenggut kemanusiaan. Aksi-aksi terror ini menunjukkan adanya kondisi Darurat Terorisme,” sebagaimana tertulis dalam pernyataan sikap Koalisi yang diterima oleh rumahpemilu.org (15/3).
Aksi teror, menurut Koalisi, merupakan ancaman terhadap kemanusiaan, keberagaman, dan kesatuan bangsa. Dalam hal penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Koalisi mengecam segala bentuk ancaman kekerasan, intimidasi dan propaganda yang ditujukan untuk mencederai proses perpindahan kekuasaan secara demokratis dan damai.
“Kami, masyarakat pemangku kepentingan kepemiluan, tidak takut atas kejadian teror tersebut dan tetap berkomitmen serta berpartisipasi pada Pilkada dan Pemilu secara demokratis,” tulis Koalisi.
Adapun sebagai rekomendasi, Koalisi mendorong agar negara memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia, mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan kedamaian di tahun politik, serta mendesak para elit politik untuk membangun suasana kondusif dan konstruktif pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.
“Ini tahun politik yang amat menentukan kehidupan politik Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Negara harus memberikan jaminan keamanan terhadap aktivitas kampanye dan tahapan Pilkada dan Pemilu lainnya yang diikuti masyarakat pemilih,” tegas Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, kepada rumahpemilu.org.
