Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengherankan sikap masyarakat yang cenderung skeptis terhadap partai. Sikap tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menggugat wacana penguatan partai politik. Padahal, konstitusi mengamanatkan agar kuasa pemerintahan ditempuh melalui jalur partai.
“Banyak yang menggugat bahwa apapun rezim pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan prsiden), itu adalah rezim partai. Jadi, sejak awal partai sudah banyak digugat. Nah, sekarang, partai digugat soal transparansinya,” kata Tjahjo, pada acara “Seminar Nasional AIPI, Pemilu Serentak 2019” di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta (27/4).
Tjahjo kemudian mengatakan bahwa masyarakat tak perlu alergi dengan sistem proporsional tertutup yang memberikan kuasa penuh kepada partai untuk menentukan wakil partai di parlemen. Sistem proporsional tertutup justru meminimalisir praktek politik uang yang diberikan calon kepada masyarakat.
“Kalau terbuka ya yang punya uang yang jadi. Teman saya, pengusaha, mengeluarkan uang 49 miliar untuk jadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ada juga orang yang populer karena dia artis, hanya butuh keluar modal 300 juta,” tukas Tjahjo.
Tjahjo berharap masyarakat dapat menaruh kepercayaan kepada partai. Partai, di sisi lain, juga mesti menjaga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
