Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut Pilkada Serentak 2020 bisa membantu mendorong stimulus ekonomi. Anggaran Pilkada akan berdampak langsung pada ekonomi dan daya beli di daerah.
“Anggaran yang sekarang sudah di-freeze itu sebanyak lebih kurang 9,2 triliun. Ini otomatis akan beredar dalam Pilkada ini. Kemudian kalau nanti ada dukungan dari APBN tentu ini juga akan bertambah lagi sehingga ini akan berdampak positif kepada ekonomi,” kata Mendagri, Tito Karnavian, dalam rapat kerja bersama DPR, Kementerian Keuangan, dan penyelenggara pemilu (11/6).
Ia menjelaskan, sebagian besar anggaran akan digunakan untuk insentif penyelenggara pemilu di TPS–baik KPU maupun Bawaslu. Jika ada tiga ratus ribu TPS dengan masing-masing TPS ada sepuluh orang petugas, akan ada tiga juta orang yang mendapat insentif langsung dari anggaran Pilkada tersebut. Selain itu, ada juga anggaran untuk pengadaan alat untuk pemilihan maupun alat pelindung diri bagi penyelenggara.
“Ini juga akan memberikan dampak stimulus di daerah masing-masing karena daya beli mereka meningkat. Ada uang yang beredar,” tegas Tito.
Dalam rapat kerja tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,02 triliun. Besaran tersebut adalah anggaran tahap pertama dari total Rp. 4,77 triliun kebutuhan tambahan yang diajukan KPU kepada Kemenkeu. Anggaran ini untuk menambah kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2020 yang seharusnya sudah dialokasikan oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
