Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
“Penyelenggara pemilu gak perlu takutlah sama DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau lihat jumlah yang diberikan sanksi dan yang direhabilitasi, jumlahnya jomplang lebih banyak yang direhabilitasi. Jadi, kami ada di garis depan sebetulnya dalam membela penyelenggara pemilu,” kata Anggota DKPP, Muhammad, pada diskusi “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2019” di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat (23/10).
Dalam diskusi tersebut, Muhammad mengingatkan agar penyelenggara pemilu menjaga netralitas dan integritas dalam menghadapi masa kampanye yang disebut Abhan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pemilu dengan tingkat kompetisi tinggi. Peyelenggara pemilu diharapkan tak takut melakukan improvisasi dan kreativitas, asalkan menaati rambu-rambu asas penyelenggaraan pemilu.
Muhammad juga mengimbau penyelenggara pemilu untuk membaca pertimbangan-pertimbangan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP guna menjadi pembelajaran agar penyelenggara tak melakukan kesalahan yang sama. Biasanya, kata Muhammad, penyelenggara pemilu diberikan sanksi karena kelemahan pemahaman mengenai tata kelola pemilu dan melanggar prinsip netralitas.
“Baca itu putusan DKPP. Jangan dipikir dia tidak kena, lalu tidak baca. Pelanggaran itu kan berulang aja, seputar kelemahan tata kelola pemilu dan yang paling parah memang terima duit dari peserta pemilu,” tandas Muhammad.
Muhammad optimis DKPP dapat menegakkan etika penyelenggara pemilu pada masa kampanye Pemilu 2019. Sebab berbeda dengan peraturan DKPP sebelumnya, Peraturan DKPP hari ini telah dilengkapi dengan teknis operasional dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai penyelenggara pemilu berintegritas.
Muhammad Lukman Edy, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar DKPP turut menegakkan etika penyelenggara pemilu. Jika peserta pemilu menyebarkan hoaks yang menciderai integritas penyelenggaraan pemilu, DKPP dapat menegur peserta pemilu.
“Saya mengajak DKPP progresif. Kalau selama ini mengawasi etika penyelenggara pemilu saja, bisa juga mengawasi etika pemilu itu sendiri. Jadi, tegur kami, ini loh yang melanggar pemilu, agar penyelenggaraan pemilu kita beretika,” ujar Lukman.
Gagasan Lukman ditolak oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Menurutnya, melibatkan DKPP dalam politik elektoral bukan ranah DKPP.
“Gak lah. Saya khawatir justru kalau DKPP jadi agresif,” pungkas Mardani.
