Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Partai politik pendukung presiden di DPR tak etis menolak hasil Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini disampaikan Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris melalui akun twitternya (23/3).
“Parpol pendukung @jokowi-@Pak_JK tdk etis tolak calon KPU &Bawaslu hasil Timsel bentukan Presiden,” cuit @sy_haris sekitar jam 8 pagi.
Haris menekankan, Tim Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu merupakan kepanitiaan yang dibentuk oleh Presiden. Hal bertolak belakang jika partai politik pendukung presiden di DPR menolaknya.
Tetapi Haris pun mengingatkan aspek kekuasaan presiden. Menurutnya, Joko Widodo bisa mengkonsolidasikan partai politik pendukung di DPR untuk mempercepat seleksi KPU dan Bawaslu di DPR.
“Pak @jokowi mestinya konsolidasi parpol pendukung di DPR utk percepat seleksi KPU & Bawaslu, shgg hasil Timsel tdk disandera spt skrg,” kicau @sy_haris sekitar sebelumnya.
DPR melalui Komisi II beberapa hari ini mewacanakan penolakan hasil Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu. Padahal, para calon anggota KPU-Bawaslu harus melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Berdasarkan tahapan seleksi, harus sudah dihasilkan anggota KPU-Bawaslu periode 2017-2022 menggantikan anggota KPU-Bawaslu 2012-2017 yang jabatannya berakhir April 2017. []
