August 8, 2024

Partai Politik Protes Soal Sipol

Perwakilan NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan protes atas singkatnya masa pengisian data partai ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Waktu yang diberikan yakni mulai 18 September hingga  sebelum 16 Oktober 2017.

“Kami butuh waktu tujuh ribu jam untuk mengisi data anggota hingga kecamatan. Belum lagi kalau ada kesalahan kami harus memperbaiki. Kami usul untuk diberikan tambahan waktu untuk bekerja dan menginput data ke Sipol, minimal masa perbaikannya diperpanjang dari masa pendaftaran yang 16 Oktober itu,” kata Perwakilan Partai NasDem yang menghadiri acara penyuluhan Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 di Menteng, Jakarta Pusat (27/9).

Partai politik juga menyampaikan kekecewaan sebab data yang telah diisi hilang karena Sipol mengalami perbaikan. “Ini kenapa datanya gak dibackup dulu?  Kami sudah isi ribuan data, masukinnya susah juga,” kata perwakilan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).

Ketua KPU RI, Arief Budiman, memberikan tanggapan. Ia meminta maaf atas singkatnya waktu pengisian Sipol. PKPU No.11/2017 pun baru diundangkan pada 20 September 2017.

“Situasinya memang membuat kita semua harus kerja ekstra cepat dan ekstra keras. Mohon semuanya menghargai proses yang sedang berjalan,” ujar Arief.

Selain itu, partai politik memprotes sistem pengisian data partai yang harus diisi secara bertahap. Sebagai contoh, untuk mengisi data anggota partai, petugas partai terlebih dulu harus mengisi data pengurus partai. Peserta menginginkan agar dapat mengisi Sipol sesuai dengan data yang telah dimiliki.

“Kalau harus bertahap agak sulit. Bisa gak kita pilih berdasarkan data apa yang sudah kita miliki? Jadi, misalnya data KTA (Kartu Tanda Anggota) sudah siap, bisa langsung kita isi tanpa harus menunggu pengisian data pengurus selesai,” ujar Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Help desk Sipol diminta untuk menjawab pertanyaan petugas partai secara jelas. Perwakilan PPP mengadukan bahwa petugas help desk Sipol memberikan informasi secara tidak jelas dan berbeda. Perwakilan PKB juga mengatakan bahwa helpdesk sering tak aktif.