Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, meminta agar penyelenggara pemilu dan publik tak khawatir soal ketersediaan anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 dengan protokol Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Pihaknya telah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan simulasi alokasi keuangan daerah jika terdapat tambahan anggaran yang dibutuhkan sehubungan logistik alat pelindung diri (APD) penyelenggara pemilu.
“Dalam dua hari ini, kami mendorong Pemda untuk melakukan exercise. Ada sekian triliun rupiah untuk penanganan Covid. Ini punya Pemda. Nah, kita katakan, berapa diantaranya yang bisa dihibahkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum)? Ini bentuk optimisme kami untuk melindungi petugas KPU untuk bisa melaksanakan tugas coklit (pencocokan dan penelitian), verifikasi dengan aman,” kata Akmal pada webkusi “Polemik dan Solusi Pilkada 2020” pada Selasa (9/6).
Ia memuji Tangerang Selatan yang merealokasi sektor-sektor pembiayaan Pilkada sehingga tak memerlukan biaya tambahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Riau juga diapresiasi karena dapat berhemat dua miliar rupiah sehingga dana tersebut dapat diberikan kepada KPU Kepulauan Riau sebagai anggaran tambahan Pilkada Serentak 2020. Di Kepulauan Anambas dan Kabpaten Halmahera Selatan, tak diperlukan anggaran tambahan.
“Praktik-praktik ini sedang kita sisir agar kegiatan Pilkada ini tetap melakukan realoaksi dan refocusing. Pun, ada ruang untuk kebutuhan alat kesehatan dan kita mendorong Pemda untuk tidak hanya hibah uang, tapi juga hibah barang,” ujar Akmal.
Akmal mencatat ada sekitar 153 daerah yang berpotensi tak membutuhkan banyak anggaran tambahan. Jika kondisi keuangan Pemda tak memungkinkan, maka beban pembiayaan akan diserahkan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalaupun tetap ada tambahan, baru kita akan bebankan ke APBN. Jadi, kita berusaha memaksimalkan alokasi dana yang masih ada di daerah,” tandasnya.
