Home Berita Pendukung Paslon Masih Berkampanye di Hari Pemungutan Suara Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta

Pendukung Paslon Masih Berkampanye di Hari Pemungutan Suara Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta

Comments Off on Pendukung Paslon Masih Berkampanye di Hari Pemungutan Suara Putaran Kedua Pilkada DKI Jakarta
0
849

Saat memantau jalannya pemungutaan suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, pemantau Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno. Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 yang berlokasi di Jalan Gunung Sahari VI, Jakarta Pusat, beberapa pendukung yang memakai kaos bertuliskan “B3rsatu Kita Teguh, Terkotak-Kotak Kita Runtuh” berkumpul di depan TPS.

“Tadi sudah dilaporkan ke Pengawas TPS, tapi Pengawas tidak berani menindak. Sekarang sudah ditangani oleh Bu Mimah Susanti, Ketua Bawaslu DKI Jakarta,” kata Pemantau Perludem, Catherine Natalia, kepada Rumah Pemilu (19/4).

Tak hanya itu, pemantau Perludem juga menemukan Pengawas TPS dan saksi dari paslon nomor urut dua, Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat, yang menggunakan atribut kampanye, yakni baju kotak-kotak.

Menanggapi temuan tersebut, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan bahwa adanya orang yang mengenakan pakaian identik dengan salah satu paslon di sekitar TPS tak dapat dikatakan sebagai tindakan intimidatif, tetapi termasuk bentuk kampanye di luar jadwal. Tindakan intimidatif adalah tindakan ancaman yang bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

“Selama tidak mengeluarkan ancaman kepada pemilih untuk memilih paslon tertentu, itu bukan tindakan intimidatif. Akan tetapi, kalau orang berkerumun di sekitar TPS dengan pakaian yang identik dipakai saat kampanye, itu kampanye di luar jadwal,” kata Titi kepada Rumah Pemilu (19/4).

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengatakan bahwa tindakan intimidatif akan dikenakan sanksi pidana. Tim pendukung paslon diharapkan tidak memobilisasi massa untuk mempengaruhi pemilih.

“Kalau mau tamasya, ya boleh saja sepenjang tidak mengintimidasi pemilih. Kalau intimidasi, itu pidana umum. Misalnya ada yang bilang, “Anda agamanya apa? Anda harusnya pilih ini.” Atau, “Anda percaya toleransi kan? Berarti anda mesti pilih yang ini.” Nah, itu termasuk intimidasi,” jelas Bagja pada diskusi “Politik Uang dan Potensi Kecurangan Menjelang Pilkada DKI Putaran Kedua” di Cikini, Jakarta Pusat (18/4).

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

Menimbang Kesetaraan Aturan Mundur Sebagai Aleg di Pilkada

Empat orang politisi Partai Demokrat, yakni Anwar Hafid, anggota DPR periode 2019-2024, Ar…