Home Berita Putusan PTUN Makassar Penting Jadi Refleksi Pembuat Kebijakan

Putusan PTUN Makassar Penting Jadi Refleksi Pembuat Kebijakan

0
0
428

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan gugatan Misriani Ilyas caleg nomor 3 Partai Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Selatan II Pemilu DPRD Sulsel 2019. Putusan PTUN ini membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulsel mengenai keterpilihan caleg Partai Gerindra nomor 1 Adam Muhammad sebagai anggota dewan DPRD Sulsel. Putusan ini penting jadi bahan rekomendasi perbaikan bagi DPR, partai politik, dan KPU.

“Putusan TUN Makassar ini mestinya jadi salah satu refleksi bagi pembuat undang-undang untuk mengatur hal serupa dalam RUU Pemilu,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini (21/7).

Saat ini, RUU Pemilu sedang dibahas di DPR. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal dan ayat RUU Pemilu harus menjawab keadilan pemilu melalui mekanisme yang terbuka, pasti, dan mudah.

Jika sistem pemilu yang dipilih adalah proporsional terbuka, RUU Pemilu harus juga melindungi keadilan bagi para caleg yang juga merupakan peserta pemilu. Bukan berarti kepesertaan partai politik bisa mengabaikan kepesertaan caleg dan perolehan suara caleg. Dalam sistem proporsional terbuka ada relasi yang lebih kuat antara pemilih dengan caleg yang mereka pilih.

“Partai Gerindra juga mestinya menghormati Putusan PTUN Makassar ini dan bisa segera melakukan tindak lanjut,” tegas Titi.

Kebijakan Partai Gerindra dikasus ini merupakan bentuk kesewenangan. Memecat kader yang memperoleh suara terbanyak agar kader lain yang perolehan suaranya tak lebih banyak untuk terpilih sebagai dewan, bertentangan dengan kepastian hukum dan prinsip sistem proporsional terbuka dan UU Pemilu.

Hasil Putusan PTUN ini pun harus jadi refleksi KPU dengan hirarki lembaga dan jajaran personelnya. Dalam mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan mengenai penetapan perolehan suara, KPU harus hati-hati dan cermat dalam menghitung perolehan suara. KPU jangan sampai takut dengan tekanan dari luar yang bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku.

“Mestinya putusan itu bisa segera dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan menetapkan Misriyani Ilyas sebagai calon terpilih Pemilu DPRD 2019,” Titi menutup. []

Load More Related Articles
Load More By USEP HASAN SADIKIN
Load More In Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Perkuat Pengawasan kepada Pejabat Berwenang Lebih Menjaga Netralitas ASN

Aparatur sipil negara yang melanggar netralitas pilihan pemilu salama ini lemah dalam peni…