Home Berita Riza Patria: Pilihan Rakyat di Pemilu Adalah Verifikasi Faktual Sesungguhnya

Riza Patria: Pilihan Rakyat di Pemilu Adalah Verifikasi Faktual Sesungguhnya

Comments Off on Riza Patria: Pilihan Rakyat di Pemilu Adalah Verifikasi Faktual Sesungguhnya
0
1,760

Politi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa membangun partai politik bukan hal yang mudah. Persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu ditujukan agar partai politik menertibkan administrasi kepengurusan dan keanggotaannya.  Adapun verifikasi faktual semestinya tak menjegal keinginan partai politik untuk berkontribusi dalam perayaan demokrasi nasional.

“Kalau kita lihat dari periode ke periode, ada keinginan berkontribusi yang tinggi. Kalau gak salah dulu sampai di atas 200. Belakangan tinggal 100, sekarang tinggal 73 yang lolos sebagai parpol berbadan hukum. Yang lolos verifikasi faktual berkurang terus dan yang ikut pemilu hanya seidkit,” kata Riza pada diskusi “Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2019” di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (3/10).

Menurut Riza, verifikasi faktual sesungguhnya dibuktikan ketika masyarakat  memilih partai politik pada saat pemilu.  Kedaulatan rakyat tak ditentukan oleh banyaknya kader partai dan anggota yang dimiliki dan tidak pula pada adanya kantor partai di setiap kabupaten/kota di seluruh provinsi.

“Verifikasi faktual itu ya soal apakah partai dipilih atau tidak oleh rakyat, bukan karena luas kantornya, banyaknya kader, dan sebagainya. Biar rakyat yang memilih partai mana yang dinilai selama ini bisa memperjuangkan aspirasi mereka,” tukas Riza.

Riza berharap partai politik peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari peserta Pemilu 2014. Setiap partai politik berbadan hukum berhak mengirim kader-kader terbaik untuk dipilih oleh rakyat.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

MPI Minta Timsel Berkomitmen Penuhi Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemili…