Home Berita Saksi PBB: Setelah Sipol Maintenance, Banyak Data Migrasi

Saksi PBB: Setelah Sipol Maintenance, Banyak Data Migrasi

Comments Off on Saksi PBB: Setelah Sipol Maintenance, Banyak Data Migrasi
0
1,371

Nia, koordinator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Jawa Barat yang menjadi saksi sidang perkara di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatakan bahwa setelah Sipol mengalami maintenance, banyak data yang bermigrasi lintas wilayah. Migrasi data terjadi pada 12 hingga 16 Oktober.

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kota Bogor mengalami fenomena dimana masuk data anggota asing ke dalam Sipol Bogor. Nama anggota disertai dengan nomer Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berbeda dengan format penomoran anggota PBB untuk Bogor.

“Setelah ada maintenance, di kami (Bogor) terjadi tiga kali perubahan terhadap data KTA. Penomoran KTA asli itu sembilan digit, data asing yang masuk ada delapan digit. Ada nomor KTA Sukabumi yg masuk ke Bogor, tandas Nia di kantor Bawaslu RI, Gondangdia, Jakarta Pusat (7/11).

Selain itu, Nia juga menjelaskan adanya perubahan data lain. Setelah server Sipol sering mengalami mati-hidup, data rekening partai DPC Cianjur berubah menjadi Surat Keputusan (SK) DPC Cianjur. Data surat bukti pinjam pakai kantor DPC Cirebon juga berubah menjadi SK DPC Cirebon. Nama ketua, sekretaris, dan bendahara DPC Kuningan yang sudah diisi tak tercantum di dalam form yang dicetak dari Sipol.

“Jadi, proses pengisian data sudah benar, tapi  setelah maintenance, data itu jadi berubah-ubah. Tapi saat pendaftaran di KPU, kami memberikan semua data fisik yang sesuai,” kata Nia.

Nia mengakui bahwa pengisian Sipol mudah. Namun, disayangkan adanya migrasi data setelah Sipol mengalami maintenance dan waktu yang diberikan menurutnya terlalu singkat.

Load More Related Articles
Load More By AMALIA SALABI
Load More In Berita
Comments are closed.

Check Also

MPI Minta Timsel Berkomitmen Penuhi Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu

Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemili…