Seri Seda, Partai Politik Sering Mempermainkan Perempuan Kader

Pada diskusi tentang perempuan (23/8) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perempuan-perempuan kader partai dari 16 partai politik peserta pemilu hadir menyampaikan pengalaman. Salah satu curhatan menarik diutarakan oleh salah satu kader Partai Demokrat, yakni Sari Seda.

Ia berkisah, partai politik sering mengiming-imingi perempuan kader untuk dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Setelah partai mendapatkan bantuan keuangan dari perempuan kader untuk membiayai sejumlah acara, ternyata surat rekomendasi untuk mencalonkan diri ke KPU tidak diberikan.

“Di Kabupaten Tangerang, Panturah. Dia diiming-imingi di setiap acara partai kalau beliau nomer satu diusung. Itu agar dia mau keluar duit buat acara-acara partai. Tapi setelah penyeleksian, itu jadi tamparan. Begitu juga dengan Ibu Nuraini, pimpinan DPRD Provinsi Banten. Dia diiming-imingi, sudah usaha gini-gitu, tapi ternyata yang diusung yang lain,” kata Sari pada diskusi di Hotel Oria, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Sari menilai, perempuan yang terpilih atau perempuan yang maju pada  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perempuan yang memiliki dinasti politik atau pengusaha kaya raya. Sebagai contoh, Vera Nurlaela Jaman, calon wali kota di Pilkada Serang 2018, adalah adik ipar Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten yang kini mendekam di penjara karena korupsi. Di Pandeglang, Banten, Irna Narulita, Bupati Pandeglang, merupakan istri dari Dimyati Natakusumah, mantan Bupati Pandeglang. Lalu di Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya merupakan anak dari mantan Bupati Lebak dua periode, yaitu 2003-2013. Di Karawang, Cellica Nurrachadiana, Bupati Karawang, adalah pengusaha sukses.

“Artinya, kalau bukan penguasa atau pengusaha, lewat itu barang. Politik dinasti kita masih kental, sehingga yang dicalonkan pun yang punya jaringan dinasti dan berkantong tebal,” kata Sari.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, Dharsono, mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk berkomunikasi dengan para pembuat keputusan di partai guna meminta agar partai mengedepankan afirmasi perempuan dalam Pilkada dan Pemilu 2019. Namun, tak pernah ada pimpinan tertinggi partai yang menghadiri undangan KPPPA.

“Ketika saya undang sekjen-sekjen (sekretaris jenderal) partai, mereka gak pernah datang. Yang diutus adalah ketua perempuannya, yang sebetulnya bukan decision maker. Padahal, kami undangnya di hotel bintang lima loh,” curhat Dharsono.