April 20, 2024
iden

Silver Open Government Award: Buah Sinergi Masyarakat Sipil dan KPU

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meraih Silver Award (Tempat Kedua) dalam “The Open Government Awards” yang berlangsung di Paris, Perancis (7/12). Application Programming Interface Pemilu (API Pemilu) yang diinisiasi Perludem dinilai telah mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka data dan hasil pemilu secara digital sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga dalam pemilu Indonesia.

“API Pemilu merupakan wujud nyata bahwa institusi negara bisa bekerja bersama mewujudkan tata kelola pemilu yang baik,” tutur Direktur eksekutif Perludem, Titi Anggraini yang mewakili Perludem menerima penghargaan di Paris, Perancis (7/12).

Titi Anggraini menjelaskan, pemiluapps.org adalah inisiatif organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pemilu. Inisiatif ini bisa terealisasi karena ada keterbukaan dan kemauan untuk berkolaborasi dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini secara khusus KPU Republik Indonesia.

Secara khusus Perludem mengapresiasi komitmen kuat KPU. Tanpa sinergi KPU terhadap keterbukaan dan transparansi data kepemiluan tak akan cepat diwujudkan.

Melalui akun twitter resmi, KPU mengucapkan selamat kepada Perludem. “Selamat kepada @perludem atas penghargaan Silver award dr The Third annual Open Government Awards @juriardiantoro @ferryfkr @arifhakim66,” kicau @KPURI2016 (8/12).

Salah satu anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespon positif penghargaan itu. Melalui akun twitternya, @ferryfkr, kicau (8/12) selamatnya berbunyi: Selamat dan Bangga.. Perludem mendapat Apresiasi Silver Award melalui API pemilu  #transparansipemilu @perludem @pusatparlemen @opengovpart.

whatsapp-image-2016-12-08-at-2-27-39-pmPerwakilan Open Government Partnership sebagai lembaga pemberi penghargaan, Paul Maassen mengatakan, inisiatif yang dilakukan para pemenang penghargaan dapat berfungsi sebagai model untuk pemerintahan yang lebih baik. Menurut Direktur bidang Keterlibatan Masyarakat Sipil OGP ini, kontribusi pemenang telah meningkatkan partisipasi warga dalam kehidupan publik, meningkatkan fungsi pemerintahan, dan menciptakan layanan baru dengan nilai sosial dan komersial yang tinggi.

“Mengingat perkembangan politik saat ini tengah meresahkan seluruh dunia dan menyusutnya ruang sipil, adalah hal yang luar biasa melihat kemajuan besar yang dapat dibuat ketika masyarakat sipil bekerjasama dengan pemerintah,” kata Paul di Paris, Perancis (7/12).

Perbedaan mendasar antara open data dengan keterbukaan data/informasi pada umumnya. Open data merupakan sistem pendataan digital yang bisa dibaca dan diolah kembali oleh mesin. Selanjutnya, melalui pemiluapps.org data bisa diakses dan digunakan secara bebas oleh para IT Programmer dan web developer untuk membuat berbagai aplikasi alat bantu sosialisasi kepemiluan berbasis platform operating system Android, iOS, Windows, atau website.

Inisiatif ini bisa terealisasi karena ada keterbukaan dan kemauan untuk berkolaborasi dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini secara khusus KPU Republik Indonesia. Secara khusus Perludem mengapresiasi KPU yang memiliki komitmen kuat pada keterbukaan dan transparansi data kepemiluan.

Berdasar data pemilu dalam API Pemilu, Perludem menyelenggarakan Hackathon: Code for Vote untuk memproduksi aplikasi digital Pemilu Legislatif 2014. Diselenggarakan di Bandung pada Maret 2014, sebanyak 200 kelompok developer turut andil dan menghasilkan 40 aplikasi.

Kemudian, tiga bulan setelah itu KPU RI meluncurkan program serupa yang disebut API KPU. Pada Juni 2014, KPU RI bersama Perludem menyelenggarakan code for vote 2.0 menggunakan API KPU di Jakarta menghadapi Pilpres 2014. Kesuksesan penyelenggaraan Pilpres 2014 di bawah tekanan tinggi dan terbelahnya keberpihakan publik serta serta hasil survei yang partisan, tidak terlepas dari tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Perludem pun melestarikan program API Pemilu (API KPU) dengan menandatangani MOU kerjasama dengan KPU RI berjangka waktu 5 tahun. Open Data Pemilu menjadi kebiasaan bagi penyelenggara pemilu yang kelembagaannya bersifat nasional dan hirarkis. KPU Kota Surabaya menyelenggarakan code for vote 3.0 untuk Pemilu Wali Kota Surabaya 2015 bersama  code for vote 4.0 oleh KPU RI untuk Pilkada Serentak 2015 di 269 daerah. Lalu, Pilkada Banten Apps Chalenge 2016 oleh KPU Provinsi Banten.

Open Government Partnership (OGP) sebagai penyelenggara penghargaaan menilai, ekosistem data di Indonesia telah mengkondisikan para pemangku kepentingan di pemilu dalam mensinergikan keterbukaan data pemilu. Komunitas open data menjadi salah satu aspek peningkatan integritas dan partisipasi pemilu Indonesia.

The Open Government Awards 2016 di Perancis merupakan yang ketiga sejak OGP didirikan pada 2011. Hadir perwakilan 70 negara peserta OGP yang telah membuat lebih dari 2.500 komitmen membuat pemerintah mereka lebih terbuka dan akuntabel.

Daftar pemenang secara lengkap sebagai berikut: First Prize: Yurii Bugai (Ukraine), ProZorro Open Procurement Platform, Second Prize: Titi Anggraini (Indonesia), API Pemilu; Third Prize: Carlos Chinchilla (Honduras), Construction Sector Transparency Initiative; Honorable Mention, Africa: Dalitso Kubalasa (Malawi), Construction Sector Transparency Initiative; Honorable Mention, Americas: Lorena Rivera del Paso (Mexico), Budget Transparency Portal; Honorable Mention, Asia: Undral Gombodorj (Mongolia), Check My Service; Honorable Mention, Europe: Arjan El-Fassed (The Netherlands), OpenSpending.

Pada situs resminya (www.opengovpartnership.org) dijelaskan, OGP merupakan lembaga multilateral yang pada 20 September 2011 didirikan 8 Pemerintah Negara (Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika Serikat). Kini bersama 70 negara, OGP mengamankan komitmen transparansi, memberdayakan warga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru dalam memperkuat pemerintahan. []

USEP HASAN SADIKIN