Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan pembaruan strategi dan materi pendidikan pemilu kepada masyarakat. Materi berisi ajakan dan cara mencoblos seharusnya ditambah dengan materi yang dapat mendorong pemilih untuk menyadari bahwa pilihannya menentukan nasib masyarakat di tangan pemerintahan terpilih.
“Penyelenggara masih menggunakan cara-cara lama, mengandalkan tatap muka dan alat peraga, tidak mengikuti perkembangan zaman. Materi pendidikan pemilih juga itu-itu saja, yang sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang,” kata Koordinator Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz, kepada Rumah Pemilu (3/1).
Masykur berpendapat bahwa penyelenggara pemilu dan partai politik perlu meningkatkan pengetahuan pemilu kepada pemilih agar pemilih menyadari pentingnya partisipasi rakyat dalam pemilu dan pengawalan terhadap pemerintahan terpilih. Pendidikan pemilu juga perlu disampaikan dengan cara yang menarik sesuai karakter kelompok masyarakat, dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat.
“Pendidikan pemilih bukan hanya dimaksudkan agar pemilih bersedia datang ke TPS, melainkan agar pemilih mau berkontribusi lebih untuk pemilu atas kehendaknya sendiri. Memberikan mereka pemahaman bahwa hak mereka tak hanya selesai dengan memberi suara saja, tetapi juga berhak mengawal pemerintah dan kebijakan yang mereka janjikan saat kampanye,” tegas Masykur.
Masykur percaya bahwa masyarakat mampu menerima pendidikan kepemiluan yang lebih dari hanya sekadar tanggal pemungutan suara, cara memberikan suara, dan janji politik kandidat. Penyelenggara pemilu dan partai politik mesti memberikan pendidikan kepemiluan inklusif kepada masyarakat, apabila ingin meningkatkan partisipasi pemilih yang sejalan dengan meningkatnya kualitas pemilu.