Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif kerap kali menjadi isu yang diperdebatkan, terutama dalam konteks keterwakilan perempuan di parlemen. PAW menjadi sorotan karena dapat memengaruhi struktur keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama dalam mencapai komposisi 30% keterwakilan perempuan yang …
Read More »Tag Archives: caleg
Menyembunyikan Data Caleg: Ancaman Terhadap Transparansi Pemilu dan Demokrasi
Disinformasi dalam pemilu menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi. Salah satu penyebab utama munculnya disinformasi adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan calon legislatif (caleg). Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Data …
Read More »45,7 Persen Perempuan Anggota DPR RI Terpilih Terasosiasi Dinasti Politik
Keterpilihan politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilu 2024 meningkat dari Pemilu 2019. Sebelumnya di 2019, jumlah perempuan terpilih ialah 20,5 persen. Kini ada 21,9 persen atau 127 perempuan yang akan duduk di DPR RI, jika merujuk …
Read More »Empat Dimensi Pemilu yang Harus Dipahami Caleg
Memahami pemilu tidak cukup hanya memahami bagaimana menggerakkan pemilih untuk pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada empat dimensi pemilu yang juga harus dipahami calon legislator yaitu sistem, manajemen, aktor, dan penegakan hukum pemilu. “Pemilu itu terdiri dari empat dimensi,” …
Read More »KPU Didorong Segera Bersikap
JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat sipil mendorong Komisi Pemilihan Umum segera bersikap terkait rencana mereka melarang mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2019. Kemandirian sikap KPU dilindungi oleh konstitusi. Sikap partai politik, termasuk …
Read More »Inisiatif KPU Ditentang
JAKARTA, KOMPAS – Inisiatif Komisi Pemilihan Umum melarang bekas narapidana perkara korupsi menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 menghadapi penolakan. Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri menyatakan tidak setuju karena hal itu bertentangan dengan Undang-Undang …
Read More »Rezim Administrasi Pemilu (2)
Tulisan ini melanjutkan artikel Rezim Administrasi Pemilu yang dimuat Kompas edisi 19/11/2012. Jika artikel itu membahas pengetatan persyaratan administrasi partai politik peserta pemilu yang mengabaikan substansi kelayakan parpol mengikuti pemilu, kali ini akan membahas soal banyaknya persyaratan administrasi bakal calon …
Read More »