Tag Archives: dinasti

Terbitnya Surat Edaran No.302/KPU/VI/2015 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan polemik terkait terbukanya celah bagi petahana untuk memelihara politik dinasti. Sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI meminta KPU mencabut surat tersebut. DPR RI menilai, SE No.302 telah menyebabkan sejumlah …

Pembatasan konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No.8/2015 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang membatasi hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota dianggap telah melanggar hak perlakuan sama di hadapan hukum dan tidak didiskriminasikan. Oleh …

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. …

Tak hanya di daerah, politik dinasti pun terjadi di pemerintahan nasional. Ditangkapnya Ratu Atut Choisiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi momentum mengikis politik dinasti di yang terjadi di provinsi, kabupaten/kota, hingga bahkan kuasa partai nasional. Prosedur demokrasi bernama pemilu …