Terbitnya Surat Edaran No.302/KPU/VI/2015 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memunculkan polemik terkait terbukanya celah bagi petahana untuk memelihara politik dinasti. Sebagian besar Anggota Komisi II DPR RI meminta KPU mencabut surat tersebut. DPR RI menilai, SE No.302 telah menyebabkan sejumlah kepala daerah berbondong-bondong mengundurkan diri hanya agar kerabat mereka dapat mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2015. Hal itu dinilai telah …
Pembatasan konflik kepentingan dengan petahana dalam UU No.8/2015 digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang membatasi hak keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, dan walikota dianggap telah melanggar hak perlakuan sama di hadapan hukum dan tidak didiskriminasikan. Oleh karenanya, ketentuan ini dianggap inkonstitusional dan diminta untuk dibatalkan. Sehingga para pemohon bisa mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota. …
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. Pasal 6 poin r dituliskan, tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah. Pada Penjelasan …
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) menunda pencalonan keluarga petahana (incumbent) satu periode. Pasal 6 poin r dituliskan, tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah. Pada Penjelasan …
Tak hanya di daerah, politik dinasti pun terjadi di pemerintahan nasional. Ditangkapnya Ratu Atut Choisiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi momentum mengikis politik dinasti di yang terjadi di provinsi, kabupaten/kota, hingga bahkan kuasa partai nasional. Prosedur demokrasi bernama pemilu baiknya dikuatkan melalui momentum ini untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih demokratis. Pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, sudah sesuai konstitusi …
