Pemilihan umum 2014, baik pemilihan legislator maupun pemilihan presiden, dinilai sukses dalam penyelenggaraannya. Meski demikian, masih ada hal yang perlu diperbaiki demi terciptanya pemilu ke depan yang lebih baik. Hasyim Asy’ari, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah periode 2003—2008, memberikan pandangannya soal evaluasi pemilu 2014. Menurutnya, evaluasi pemilu tidak bisa lepas dari penilaian terhadap tiga hal: sistem pemilu, …

Tahap rekapitulasi Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Pileg) 2014 menjadi momen para peserta pemilu, khususnya caleg, menilai Pileg 2014 sebagai pemilu yang paling vulgar pelanggarannya. Praktek pencurian suara antarcaleg di dalam satu partai (kanibalisme caleg) dinilai disebabkan tawaran oknum penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Sistem proporsional daftar terbuka dipilih lalu diterapkan pertama kali di Pemilu 2009 untuk memutuskan oligarki partai. …

Evaluasi pemilu merupakan keharusan untuk penyelenggaraan pemilu dan demokrasi yang lebih baik. Salah satu hal dari penyelenggara yang harus dievaluasi adalah penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Pertanyaannya, sebagai lembaga yang bekerja dengan APBN, evaluasi seperti apa menyertai bentuk kerja evaluasi yang strategis dilakukan bagi Komisi Pemilihan Umum? Pasca-putusan Mahkamah Kontitusi yang menerima penetapan rekapitulasi suara, KPU melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu …

Kunjungan semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum dengan dalih evaluasi penyelenggaraan pemilu ke luar negeri menuai kontroversi. Pasalnya, hal itu mengagetkan kita di tengah hiruk pikuk pembahasan RUU Pilkada yang salah satunya didorong pentingnya isu efisiensi anggaran. Selain itu, beberapa kelompok masyarakat menilai, selama dua bulan ke 30 negara dinilai menghabiskan banyak uang negara dan tak memiliki sensitivitas atas kondisi kesejahteraan …