Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu atau RUU Pemilu memunculkan beberapa isu kontroversial. Salah satu wacana yang muncul adalah pembiayaan saksi partai di tempat pemungutan suara (TPS) oleh negara. Alasannya, demi keterwakilan partai di TPS. Dengan adanya saksi semua partai di TPS, pemilu memenuhi asas keadilan bagi peserta pemilu. Selain itu, saksi partai juga akan menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara …

Salah satu hasil survey yang dirilis oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa subsidi dana partai melalui dana publik, misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, subsidi dinilai tidak menjamin mengurangi tingkat korupsi di dalam pemerintahan terpilih. “57 persen pakar setuju bahwa subsidi negara harus disediakan untuk partai, tetapi hanya 40 persen yang menilai subsidi …

Wacana penambahan bantuan keuangan partai dari APBN mengemuka saat beberapa anggota dewan berpendapat perlu direalisasikannya wacana ini. Menjadi meluas saat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, bantuan keuangan partai perlu ditambah menjadi 1 triliun rupiah perpartai. Kepentingan kuasa dari anggota dewan dan tak berdasarnya hitung-hitungan angka 1 trilun sang menteri membuat wacana penambahan bantuan keuangan partai dari APBN menjadi terdistorsi. …

Ketentuan-ketentuan hukum mengenai laporan keuangan partai politik (parpol) di Indonesia, mulai dirumuskan secara lebih jelas dalam Undang-undang No. 31/2002 tentang Partai Politik, dan kemudian UU No. 2/2008 tentang Partai Politik, yang kini diubah menjadi UU No. 2/2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2/2008 tentang Partai Politik. Penguatan sistem dan kelembagaan parpol menjadi muatan pokok UU No. 2/2011, meliputi demokrasi internal, …