Unduh dokumen: RESUME RUU PEMILU 11042020.ppt

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan (21/7), undang-undang pemilu selesai tanpa perbaikan berarti. Ketentuan sistem kepemiluan yang disepakati lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek kekuasaan Pemerintah dan partai politik. Hasil yang rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi pun memperpanjang ketakpastian penyelenggaraan pemilu. DPR dan Pemerintah memang akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu menjadi undang-undang. Dini hari Jumat (21/7), DPR dan …

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) amat menyayangkan Paripurna menyepakati undang-undang pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20% kepemilikan kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu DPR. Ketentuan ini rentan digugat sehingga tak lebih menjamin penyelenggaraan pemilu yang harus didukung peraturan pelaksana. “Sangat disayangkan akhirnya yang dipilih adalah Paket A. Menyertakan ambang batas pencalonan presiden amat rentan digugat,” kata …

Undang-undang pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 hasil Paripurna (21/7) tak lebih baik dibanding UU Pemilu yang digunakan dalam Pemilu 2014. UU Pemilu Baru yang akan digunakan dalam penyelengaraan pemilu serentak pertama Indonesia malah menghasilkan sejumlah ketentuan yang tak sesuai dengan tujuan pemilu serentak. Capaian berharga dari revisi dan penggabungan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilu DPR, DPD, dan …

Apa kabar afirmasi perempuan dalam rancangan undang-undang pemilu? Hari Kartini seperti penyadaran untuk tak melupakan perumusan sejumlah pasal dan ayat kepemiluan di dalam parlemen yang belum representatif gender. Rapat perumusan undang-undang yang lebih sering tak bisa diakses pers dan dilakukan malam hari membuat kesan kontradiktif dengan kebutuhan pemilu dan pemerintahan yang sejalan dengan pengarusutamaan gender. 21 April pasca-Reformasi memang tak …

Dinamika perumusan undang-undang pemilu kembali berkutat pada isu sistem pemilu. Pembahasannya pun berulang soal, proporsional tertutup atau terbuka. Padahal persoalan sistem pemilu merupakan satu aspek kepemiluan yang kompleks. Penetapan sistem apa yang dipilih sering tak tuntas menyertakan banyak variabel sistem pemilu sehingga penerapannya jauh panggang dari api tujuan. Berikut penjelasan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati …

Dalam perkiraan yang sangat awam, agaknya banyak pihak yang masih bertanya, kenapa Indonesia membutuhkan kodifikasi undang-undang pemilu. Dalam terminology yang umum, kodifikasi diartikan aktivitas menghimpun peraturan perundang-undangan menjadi satu naskah atau kitab. Namun jika ingin diperluas, maka kodifikasi bisa dimaknai sebagai cara menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk dijadikan satu dalam sebuah naskah undang-undang. Dalam arti yang jauh lebih ideal, kodifikasi …