August 8, 2024

Tag Archives: kpu

Fadli Ramadhanil: Protokol Sipol Harusnya Diatur Detail

Tahapan Pemilu 2019 telah dimulai saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu pada Selasa (3/10) lalu. Dalam menjalankan tahapan pertama ini, KPU bertumpu pada Peraturan KPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, …

Read More »

Rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan PKPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta (22/8). Draft PKPU No 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Read More »

Data Terpilah Penyelenggara Pemilu di Tiap Tingkatan Dibutuhkan

Lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum memiliki data terpilah penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah yang dirinci menurut jenis kelamin. Padahal, data tersebut dibutuhkan untuk setidaknya dua hal: pelacakan perempuan potensial dan …

Read More »

Tahapan Pemilu Hampir Tak Mungkin Dimulai Agustus

Undang-undang Pemilu yang baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengamanatkan tahapan Pemilu Serentak 2019 dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pemungutan suara Pemilu 2019 disepakati digelar pada April 2019. Maka tahapan pemilu harus dimulai bulan Agustus …

Read More »

Frasa “Bersifat Mengikat” Mengaburkan Makna Konsultasi

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai frasa “bersifat mengikat” dalam Pasal 9 huruf a UU 10/2016 telah mengaburkan makna konsultasi. Konsultasi dimaksudkan sebagai forum bertukar pikiran untuk mendapatkan nasihat, saran, dan sebagainya. Frasa “bersifat mengikat” justru bersifat menyandera ketimbang bertukar pikiran. “Adanya …

Read More »

KPU Didiskriminasi karena Wajib Konsultasi Peraturan

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diperlakukan berbeda dari lembaga independen lainnya. Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Komisi Yudisial sebagai lembaga independen sama sekali tidak diharuskan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat …

Read More »

KIPP Indonesia: Penambahan Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Solusi

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mengkritik Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu menyepakati penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui rilis persnya (8/6), KIPP Indonesia menilai penambahan tujuh anggota KPU menjadi sebelas dan Bawaslu dari …

Read More »

Penyesuaian Jumlah Penyelenggara Pemilu Demi Pemilu Serentak

Jumlah penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga TPS disesuaikan. Beban berat pemilu serentak jadi dalih.  Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu DPR dan Pemerintah menyepakati penyesuaian jumlah anggota dan sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu …

Read More »

Hadar Nafis Gumay: Rekapitulasi Langsung ke Kabupaten/Kota Berat Bagi Penyelenggara

Rekapitulasi suara pada Pemilu 2014 dilakukan berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Pada Pilkada 2015 dan 2017 lalu, tahapan rekapitulasi suara di tingkat kelurahan dipotong. Hasil pemungutan suara dari TPS langsung direkap di kecamatan. Untuk …

Read More »