Berdasarkan rilis pers yang diterima oleh rumahpemilu.org, Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan bahwa MK menerima pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tanggal 23-25 Mei 2019. Sedangkan, untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pengajuan permohonan dibuka sejak 8 Mei hingga 25 Juni 2019. Pada PHPU Pilpres, …

Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan akan memutus uji materi Undang-Undang (UU) Pemilu, yakni perkara No.19/2019 dan No.20/2019 pada Kamis (28/3) pukul 10 pagi. Putusan diambil setelah dilaksanakannya sidang pleno mendengarkan keterangan dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Senin (25/3). “MK sudah bisa mengambil kesimpulan. Nanti akan dimusyawarahkan. Kami akan putus Kamis, …

Rabu (20/3), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan perbaikan permohonan Perkara No.19 dan No.20/2019. Sidang ini dijadwalkan hanya dua hari kerja setelah permohonan perbaikan dimasukkan pada Jumat (15/3). Para pemohon, di antaranya Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, dan Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, melalui dua orang kuasa hukum …

Adagium Latin yang terkenal, Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan, menunjukkan betapa penting suara rakyat di negara demokrasi konstitusional. Saat paling tepat bagi rakyat untuk menyampaikan suaranya tak lain dan tak bukan adalah di bilik suara pemilu. Jika pemilu adalah urat nadi demokrasi, suara rakyat pemilu adalah jantung demokrasi. Tanpa perlindungan suara rakyat dalam pemilu, demokrasi …

Satu hari pasca sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No.20/2019 digelar (14/3), para pemohon, di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, dan Feri Amsari memasukkan permohonan perbaikan ke panitera Pendaftaran Perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Percepatan permohonan perbaikan ditujukan agar MK dapat mempercepat proses pengujian perkara. “Perbaikan Permohonan dilakukan cepat, sesuai dengan arahan hakim MK, dan untuk menunjukkan …

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan perkara No.19/2019 yang diajukan oleh dua orang mahasiswa, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan bahwa permintaan agar pemilih pindahan mendapatkan semua jenis surat suara merupakan permintaan yang luar biasa. Permintaan akan menimbulkan kerumitan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebab KPU mesti memindahkan surat suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) asal ke TPS tujuan memilih. …

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara No.20/2018 (14/3) yang diajukan oleh salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar pemohon menjelaskan konsekuensi terhadap manajemen penyelenggaraan pemilu jika lima pasal yang diuji dinyatakan inkonstitusional. Konsekuensi patut diperhitungkan, sebab lima pasal dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diuji memiliki dampak terhadap teknis penyelenggaraan Pemilu 2019. …

Kamis (14/3), permohonan uji materi lima pasal di dalam Undang-Undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pemeriksaan pendahuluan. Hadir para pemohon perkara No.20/2018, yakni Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Hadar Nafis Gumay, dan Feri Amsari. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, kuasa hukum dari Indrayana Centre for Government, Costitution, and Society …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menyiapkan skenario-skenario jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi pasal yang mengatur waktu mengurus surat pindah memilih agar terdaftar di Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), perolehan surat suara bagi pemilih pindahan, dan pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus. Putusan cepat dinantikan sebab berkaitan dengan pencetakan surat suara. Surat suara tak bisa diproduksi dalam waktu …

Kepemimpinan Hamdan Zoelva di Mahkamah Konstitusi hadir di saat yang tepat. Ia menjaga kepercayaan publik terhadap MK pasca-korupsi Ketua MK, Akil Mochtar. Posisi MK sebagai pengadil perselisihan hasil pilkada dan pemilu dijalankan dengan baik oleh Hamdan. Di jelang akhir periode jabatannya, Hamdan memimpin MK mengeluarkan putusan yang sangat penting dalam bidang kepemiluan: membuka gerbang konstitusi penggabungan pemilu eksekutif dan legislatif …