Tag Archives: pelanggaran

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi peristiwa pergantian kekuasaan eksekutif di seluruh daerah di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprediksi potensi pelanggaran netralitas lembaga penyiaran akan lebih besar dari Pemilu Serentak 2024. Pihaknya akan mengawasi lembaga penyiaran bersama Badan Pengawas Pemilihan …

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) paling banyak terjadi di media sosial, atau sebesar 40 persen. Hal tersebut dinilai terjadi lantaran kurangnya sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN, bahwa …

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam tahapan Pilkada Serentak 2024. Beberapa sekretaris daerah (sekda) dilaporkan secara aktif mendaftarkan diri kepada partai politik, guna memperoleh surat rekomendasi untuk mendaftarkan diri …

Evaluasi The Indonesia Institute (TII) terhadap kampanye Pemilu 2024 menemukan fenomena banyaknya pelanggaran kampanye yang dilaporkan oleh masyarakat umum yang tidak dapat diregistrasi dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini dikarenakan laporan-laporan tersebut tidak memenuhi syarat pelaporan …

Selasa (14/5) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan putusan No.4-PKE-DKPP/I/2024 yang diajukan oleh seorang wiraswasta atas nama Rico Nurfiansyah Ali. Dalam putusannya, DKPP memberikan sanksi peringatan kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 7 anggota KPU RI tersebut dinilai …

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkirakan Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah pemilihan teraman dalam pemilikan kepala daerah serentak 2018. Ketua Bawaslu, Abhan, mengatakan potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dalam pilkada tahun depan dihitung dari sejumlah variabel, seperti penyelenggaraan, kontestasi, …

Rencananya KPU akan menggelar Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (sebut saja dengan Pilkada) secara serentak di 240 Kabupaten dan tujuh provinsi pada sekitar September 2015. Rencana KPU tersebut tampaknya tidak mudah, penuh krikil dan tantangan. Pasalnya, payung hukum untuk menggelar …