Tag Archives: pemilu 2019

Pasal 383 ayat (2) yang berisi norma bahwa ketentuan penghitungan surat suara harus selesai pada hari yang sama dengan pemungutan suara dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Norma tersebut dinilai dapat membuat hasil pemilu rentan dipersoalkan, karena penghitungan lima jenis …

Kamis (28/3), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa bagi pemilih dalam kondisi tertentu, yakni sakit, terkena musibah bencana alam, bermasalah secara hukum sehingga harus menjadi tahanan, dan harus menjalankan tugas pada hari pemungutan suara, dapat mengurus surat pindah memilih hingga paling …

Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang (UU) Pemilu digugat oleh dua orang mahasiswa rantau, yakni Joni Iskandar dan Roni Alfian Saritonga sebagai pemohon perkara No.19, serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan empat pemohon lain dari perkara No.20. Pasal ini …

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu menilai kelahiran politik uang tak lepas dari masalah struktur hukum dan masalah kultur. Secara struktur hukum, regulasi untuk mencegah dan mengadili praktik politik uang belum cukup, dan secara kultur, masyarakat Indonesia lekat dengan kebiasaan memberikan …

Pasal 523 Undang-Undang (UU) Pemilu membatasi objek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana politik uang. Tak seperti Pasal 515 yang dapat menjerat semua orang jika melakukan politik uang pada saat pemungutan suara, Pasal 523 hanya ditujukan kepada pelaksana, peserta, dan …

Pasal 383 ayat (2) yang memuat norma penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara merupakan salah satu pasal yang digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, dan empat pemohon …

Tagar #INAelectionobserverSOS menjadi trending dunia pada Rabu (20/3). Bahkan tak hanya di Twitter, tagar ini juga berseliweran di media sosial Facebook. Tagar #INAelectionobserverSOS disertai dengan pernyataan yang menyiratkan bahwa Pemilu Indonesia 2019 tak berjalan adil dan demokratis sehingga dibutuhkan pemantau …

Salah satu norma di Undang-Undang (UU) Pemilu yang digugat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Hadar Nafis Gumay, Feri Amsari, dan empat pihak lainnya adalah Pasal 348 ayat (4) tentang ketentuan penerimaan surat suara bagi pemilih pindahan lintas daerah …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan daftar kelengkapan berkas Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu pada 10 Maret 2019.  5 partai menyerahkan LADK lengkap, sementara 11 partai lainnya tidak lengkap. 5 partai dengan berkas …

JAKARTA, KOMPAS – Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden berpotensi menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Selain naiknya ambang batas parlemen, penyederhanaan itu juga bisa disebabkan oleh adanya efek ekor jas yang hanya dirasakan sebagian partai …