Pilkada Serentak 2024 akan menjadi peristiwa pergantian kekuasaan eksekutif di seluruh daerah di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memprediksi potensi pelanggaran netralitas lembaga penyiaran akan lebih besar dari Pemilu Serentak 2024. Pihaknya akan mengawasi lembaga penyiaran bersama Badan Pengawas Pemilihan …
Read More »
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat, pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden Pemilu 2024 belum menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) secara jujur. Tidak semua paslon melaporkan biaya yang dikeluarkan untuk menggelar kampanye rapat umum, pertemuan tatap muka, …
Read More »
Hasil audit kantor akuntan publik (KAP) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menunjukkan adanya empat partai politik peserta Pemilu 2024 yang tak mematuhi aspek material pelaporan. Empat partai tersebut yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai Garda …
Read More »
12 dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 tak melaporkan biaya kampanye yang dikeluarkan untuk kampanye rapat umum. 12 partai tersebut yaitu, PKB, PDIP, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Garuda, PAN, PBB, Perindo, dan Partai Ummat. …
Read More »
Berdasarkan pencermatan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tak ada satu pun partai politik peserta Pemilu 2024 yang melaporkan pengeluaran dana untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK). …
Read More »
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung akan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menjelaskan evaluasi Sirekap di Pemilu 2024 dan rencana penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Pilkada Serentak 2024. Penjelasan dari KPU …
Read More »
Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) menyayangkan performa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Pemilu 2024 yang kurang baik. Sejumlah catatan mengemuka, seperti jumlah perolehan suara yang melebihi jumlah pemilih per TPS, sistem yang berhenti menampilkan data TPS pada 5 …
Read More »
Ahli teknologi dan inisiator JagaSuara2024, Reza Lesmana, mengemukakan tiga masalah pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024. Masalah pertama yakni performa Sirekap yang menurun sejak hari kedua setelah hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, data masuk ke Sirekap lebih …
Read More »
Norma keterwakilan perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil) yang diatur berbeda dari Pasal 8 Undang-Undang No.7 tentang Pemilu berujung pada pemungutan suara ulang (PSU) di Dapil 6 Gorontalo. PSU diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan No.125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 …
Read More »
Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menilai perempuan Indonesia masih menemui banyak hambatan politik dalam pemilu 2024. Bahkan Pemilu 2024 dianggap mengalami kemunduran bagi keterwakilan perempuan melalui praktik pengaturan kebijakan KPU yang tidak mendukung afirmasi keterwakilan perempuan caleg dan tidak …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
