Misi utama saya menuliskan artikel ini, yaitu mengabarkan kepada khalayak agar tidak perlu lagi khawatir untuk Pilkada Serentak 2024. Andaikata terjadi pelanggaran atas hasil suara, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sudah ada saluran hukumnya. Mahkamah Konstitusi telah mempermanenkan dirinya sebagai “single court” yang akan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kedudukannya itu, tidak lagi bersifat sementara atau transisional sampai dibentuknya …

Mahkamah Konstitusi dalam peraturannya mengatur tentang pihak yang punya kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon dari kolom kosong dalam perselisihan hasil pilkada dengan satu pasangan calon. Tapi, ketentuan yang diatur dalam PMK 5/2020 ini, punya kesalahan mengenai pengertian dari pemohon yang tidak terhubung dengan ketentuan dalam UU Pilkada. Peraturan MK 5/2020 memuat ketentuan legal standing sebagai Pemohon dalam pilkada bercalon …

Dalam hukum pemilu di Indonesia dibedakan antara pelanggaran atau sengketa dalam proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, sedangkan pelanggaran dan sengketa proses diselesaikan Bawaslu, PTUN, peradilan pidana untuk pelanggaran pidana, dan DKPP untuk pelanggaran etik. Pelanggaran hukum dan sengketa dalam proses pemilu terbagi dalam tiga bentuk, yaitu pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran etik pemilu, …