Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh tempat pemungutan suara (TPS). Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan yang mengungkap adanya praktik pemilih ganda dan pembukaan kotak suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana …

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi memerintahkan digelarnya pemungutan suara ulang di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Perintah ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum setempat mendiskualifikasi pasangan petahana tidak sesuai dengan perintah KPU pusat dan Badan Pengawas Pemilu. Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu Yapen sudah merekomendasikan dilakukannya pemungutan suara ulang di dua distrik karena ada kecurangan …

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di satu tempat pemungutan suara (TPS), yaitu TPS 01 Kampung Iroh Sohser, Distrik Aitinyo Tengah. Di TPS tersebut ditemukan fakta bahwa semua pemilih yang telah menerima surat suara menyerahkan kembali surat suara tersebut kepada seseorang bernama Marthen Antoh …

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di empat daerah. Empat daerah tersebut adalah Gayo Lues, Aceh; Bombana, Sulawesi Tenggara; Maybrat, Papua Barat; serta Kepulauan Yapen, Papua. Di Gayo Lues, Aceh, MK memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang di lima tempat pemungutan suara (TPS) dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah putusan diucapkan …

Beberapa tindak pidana yang ditemukan pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tak boleh berhenti diusut. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus terus bekerja menjamin keadilan pemilu. “Ini tidak boleh berhenti penanganannya. Bawaslu harus tetap bekerja menegakkan hukum pilkada, menjamin electoral justice tercipta meskipun hasil sudah bisa kita lihat versi quick count,” kata Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi …

Partisipasi pemilih pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua meningkat dari 77,1 persen menjadi 78,0 persen. Tingginya partisipasi Pilkada DKI Jakarta ini bahkan mengalahkan tingkat partisipai Pilpres 2014 di Jakarta yang mencapai 72,33 persen serta partisipasi Pileg 2014 nasional yang mencapai 75,11 persen. “DKI ini anomali dari sisi kecenderungan partisipasi nasional. Kalau di nasional itu biasanya pilkada partisipasi pemilih …

PKPU Sebenarnya hanya mengenal tiga kategori pemilih, tapi variannya bisa sampai delapan kategori pemilih. Pemilih atau petugas yang merancukan tujuh varian kategori ini bisa berujung pada hilangnya hak pilih.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 14/2016 merinci kategori pemilih yang berhak memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasal 6 peraturan itu menyebut tiga kategori pemilih. Pertama, pemilih yang terdaftar …

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua kian menjelang. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 14/2016, untuk dapat memilih pada pemungutan suara Pilkada 15 Februari 2017 nanti, Anda mesti terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Cek apakah Anda sudah terdaftar apa belum dalam DPT. Ada tiga cara untuk mengecek nama Anda di DPT,” kata Betty Epsilon …

Jika hingga tiga hari sebelum hari pemungutan suara pemilih belum menerima Formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih), pemilih dapat meminta Formulir C6 kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pemilih dapat meminta Formulir C6 tersebut paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara. “Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih dapat meminta Formulir C6 ke KPPS paling lambat …

Meski tak mendapat surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Formulir C6), hak memilih tak serta merta hilang. Selama masih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih masih bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk ikut memilih. “Formulir C6 bukan syarat untuk memilih. Cek nama apakah ada di DPT atau tidak. Kalau nama ada di DPT meski tidak menerima C6, …