Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi PKPU percepatan mantan koruptor mencalonkan di pemilu legislatif. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah membatalkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 …
Read More »
Akhir-akhir ini dalam kaitan pelaksanaan Sengketa Proses Pemilihan Umum (SPPU) yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya terkait SPPU yang melibatkan bakal calon mantan narapidana korupsi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi suatu bagian yang diperbincangkan bahkan diperdebatkan. …
Read More »
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD makin mendapat dukungan luas. Masyarakat setuju salah satu ketentuan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota DPR/DPRD. “Saya mendukung penuh KPU untuk melarang mantan napi korupsi mendaftar …
Read More »
Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri Amsari menjelaskan dengan diberlakukannya peraturan koruptor dilarang nyalon, adalah bagian dari usaha KPU agar pemilih tidak memilih kucing dalam karung
Read More »Dalam Diskusi Publik KPU Pencalonan Belum Kunjung Diundangkan. Direktur PUSaKO UNAND, Feri Amsari menjelaskan bawa KPU secara konstitusi diberikan jaminan oleh UUD 1945 agar menjadi penyelenggara yang Independen.
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
