PKPU No.3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara: https://drive.google.com/file/d/1L6xTNw9JiOi5p9YRcylQ5_OQLT8gZhUY/view?usp=sharing PKPU No.9/2019 tentang Perubahan PKPU No.3/2019: https://drive.google.com/file/d/1O8NguFwSOWPLFOPHZruWoVihjvwpiOrg/view?usp=sharing
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD makin mendapat dukungan luas. Masyarakat setuju salah satu ketentuan peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai anggota DPR/DPRD. “Saya mendukung penuh KPU untuk melarang mantan napi korupsi mendaftar sebagai calon legislatif (anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota),” kata pemilik akun Instagram hotma.r.pasaribu di kolom komentar akun Instagram …
Dalam Diskusi Media “PKPU Pencalonan Tak Kunjung Diundangkan: Tahapan Pemilu Terancam Terganggu” pada 22 Juni 2018. Anggota KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan Norma larangan mantan koruptor dIlarang nyaleg.
Kompleksitas Pemilu 2019 tak hanya soal keserentakan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif tapi juga karena banyak pasal bermasalah dalam undang-undang pemilunya. Pemilu serentak pertama di Indonesia ini tinggi potensi tersendat mengganggu tahapan. Kepercayaan rakyat sebagai pemilih kedaulatan demokrasi terhadap proses dan hasil pemilu bisa rendah. “Di samping kesalahan minor dalam penulisan, pasal-pasal dalam UU Pemilu bermasalah karena bertentangan dengan Putusan …
Ketua KPU RI Periode 2017 – 2022 menjelaskan catatan PKPU Pilkada yang telah berlangsung 22 Agustus 2017.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan Peraturan KPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta (22/8). Draft PKPU No 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan PKPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta (22/8). Draft PKPU No 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
Dewan Prewakilan Rakyat (DPR), telah mengesahkan hasil revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 (UU No 1/2015) tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 (Perppu No 1/2014) yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam revisi tersebut, ada dua hal yang penulis ingin pertanyakan. Pertama terkait waktu pelaksanaan Pilkada serentak tahap …
Tahap pemungutan suara Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Rabu, 9 April 2014 setiap warga Indonesia yang menggunakan hak pilih memilih wakil di parlemen. Sudahkah kita tahu, calon legislator yang akan kita pilih? Siapa yang kita pilih untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I dan II? Selain karena …
