Tag Archives: Putusan MA

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengakomodir calon jalur perseorangan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah syarat awal minimal …

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menyatakan bahwa KPU akan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23P/HUM/2024, dengan mengubah Peraturan KPU (PKPU) tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU RI akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam …

Tahapan Pilkada 2024 tengah berlangsung. Hingga 19 Agustus 2024, bakal calon perseorangan akan memenuhi persyaratan dukungan berupa dokumen dukungan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tengah tahapan yang sedang berlangsung, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan …

22 April 2024, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) memasukkan permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan …

Undang-undang kepemiluan turunan dari konstitusi memperlemah makna kemandirian Komisi Pemilihan Umum, termasuk dalam menjamin pencalonan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai ketentuan yang memperlemah KPU dalam aspek rekrutmen, pembentukan peraturan, dan …

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi putusan MA. Sikap KPU ini semakin menguatkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang mengabaikan peraturan perundang-undangan mengenai syarat …

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay desak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera menjatuhkan sanksi tegas pada KPU. Hingga saat ini KPU tak kunjung mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keterwakilan perempuan di legislatif. …

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi PKPU percepatan mantan koruptor mencalonkan di pemilu legislatif.  Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang sudah membatalkan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 …

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membolehkan percepatan mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan di pemilu legislatif.  MA menilai Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 tentang Pencalonan DPR/DPRD dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tentang Pencalonan …