Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar undang-undang prioritas 2021. Sikap para pembentuk undang-undang ini menjauh dari keharusan merespon Putusan MK mengenai tafsir pemilu serentak dan revisi UU Pemilu. “Ketentuan baru menghapus ketentuan yang lama. Putusan MK (55/2019) keluar tahun 2020. Undang-undang pemilu tahun 2017. MK sudah memberikan tafsir pemilu serentak,” ujar akademisi …

Dokumen ini merupakan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Penyempurnaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Jakarta ini baik jadi evaluasi tiga lembaga penyelenggara pemilu serta perbaikan pengadilan dan kelembagaan pemilu yang direkomendasikan dalam revisi undang-undang pemilu. “Ini merupakan permasalahan sengketa tata usaha …

Ketentuan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu penting ditambah. Capaian persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 2019 memang tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia tapi masih belum mencapai persentase minimal 30%. Afirmasi perempuan pun jangan melupakan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota pun. “Memasukan ketentuan perempuan caleg pada nomor urut 1 di 30% daerah pemilihan salah satu bentuk tambahan afirmasi perempuan,” …

Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Juni 2020 menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilu DPR dan DPRD. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang ingin menggunakan sistem penyaraan memilih nama/lambang partai politik itu. “Yang menginginkan hanya PDIP dan Gokar. Itu juga Golkar dengan persyaratan tertentu dan masih mungkin berubah ke proporsional terbuka,” kata Anggota Komisi II …

Dewan Perwakilan Rakyat mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dalam Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) per 6 Mei 2020. Pilihan sistem ini berbeda dengan UU No.7/2017 dan RUU Pemilu yang dihasilkan Badan Keahlian DPR. “Tegas ditulis ‘proporsional tertutup’,” kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik M. Pratama (4/6). Heroik merujuk BAB II dan BAB III RUU Pemilu. …

Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Mei 2020 masih menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan lima kotak. Pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu kabupaten/kota, pemilu ditumpuk pemilihannya dalam satu hari pemungutan suara. “Banyak ketentuan yang berubah dalam RUU Pemilu ini tapi mengenai jadwal, Pemilu 2024 pemilunya masih lima kotak,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …

Surat suara merupakan salah satu perlengkapan dalam tahapan pemungutan suara. Namun ternyata surat suara dalam pemilu bukan sekedar lembaran kertas. Melalui kertas suara pemilih memberikan pilihannya dan dari pilihan inilah kemudian yang akan dihitung untuk menentukan siapa pemenang pemilu. Untuk itulah  metode pemberian suara menjadi salah satu variable dalam sistem pemilu. Hal ini dapat terlihat ketika proses pembahasan RUU Pemilu. …

Bisa unduh di sini: 20200428 Naskah Usulan Perpu Pilkada Masyarakat Sipil Rev-3