April 15, 2024
iden

Tag Archives: RUU Pemilu

DPR dan Pemerintah Harus Merevisi UU Pemilu Sebagai Respon Putusan MK

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah resmi mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar undang-undang prioritas 2021. Sikap para pembentuk undang-undang ini menjauh dari keharusan merespon Putusan MK mengenai tafsir pemilu serentak dan revisi UU Pemilu. “Ketentuan baru menghapus ketentuan …

Read More »

Kesimpulan Rapat Kerja Baleg DPR, Menkum-HAM, dan DPD tentang Prolegnas 2021

Dokumen ini merupakan Kesimpulan Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Penyempurnaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun …

Read More »

Putusan PTUN Jakarta Baik Jadi Evaluasi Perbaikan Pengadilan dan Kelembagaan Pemilu

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah pembatalan Keputusan Presiden berdasar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai pemberhentian tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik. Putusan PTUN Jakarta ini baik jadi evaluasi tiga lembaga …

Read More »

Menambah Afirmasi Perempuan dalam UU Pemilu

Ketentuan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu penting ditambah. Capaian persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 2019 memang tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia tapi masih belum mencapai persentase minimal 30%. Afirmasi perempuan pun jangan melupakan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan …

Read More »

Hanya PDIP dan Golkar yang Ingin Proporsional Tertutup

Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Juni 2020 menggunakan sistem proporsional tertutup untuk pemilu DPR dan DPRD. Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang ingin menggunakan sistem penyaraan memilih nama/lambang partai politik itu. “Yang menginginkan hanya …

Read More »

DPR Pilih Proporsional Tertutup dalam RUU Pemilu

Dewan Perwakilan Rakyat mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup dalam Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU) per 6 Mei 2020. Pilihan sistem ini berbeda dengan UU No.7/2017 dan RUU Pemilu yang dihasilkan Badan Keahlian DPR. “Tegas ditulis ‘proporsional tertutup’,” kata …

Read More »

RUU Pemilu Per 6 Mei 2020: Pemilu 2024 Masih Lima Kotak

Rancangan Undang-undang Pemilu per 6 Mei 2020 masih menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan lima kotak. Pemilu presiden, pemilu DPR, pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi, dan pemilu kabupaten/kota, pemilu ditumpuk pemilihannya dalam satu hari pemungutan suara. “Banyak ketentuan yang berubah dalam RUU …

Read More »

Bukan Sekedar Kertas

Surat suara merupakan salah satu perlengkapan dalam tahapan pemungutan suara. Namun ternyata surat suara dalam pemilu bukan sekedar lembaran kertas. Melalui kertas suara pemilih memberikan pilihannya dan dari pilihan inilah kemudian yang akan dihitung untuk menentukan siapa pemenang pemilu. Untuk …

Read More »

Demokratisasi Afirmasi Perempuan

Rancangan Undang-undang Pemilu (per April 2020) hasil kerja Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat sudah ada, lengkap dengan naskah akademik dan lampiran. Tak ada perubahan bentuk afirmasi perempuan dalam RUU prioritas 2020 ini. Tak bertambah, juga tak berkurang. Afirmasi perempuan dalam …

Read More »