Pasal dalam Undang-undang Pilkada mengenai larangan petahana melakukan mutasi pejabat dan larangan menggunakan program pemerintah diusulkan menjadi persyaratan calon di pilkada. Jika usul ini diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada bisa membatalkan petahana yang …
Read More »
Pada Pilkada serentak tahun 2017, terdapat 53 Permohonan yang diajukan ke Mahakamah Konstitusi. Laporan ini hadir sebagai catatan terhadap penanganan perselisihan hasil Pilkada di Mahakamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan keadilan substansial pada Pemilu lokal. Sehingga diharapkan hadirnya sebuah refleksi dan …
Read More »
Penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 telah dilaksanakan. 48 pemohon, baik pasangan calon (paslon), pemantau pemilu, maupun masyarakat sipil, mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Read More »
Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 tak banyak menjawab harapan para pencari keadilan. Ratusan sengketa harus mentah di tahap pemeriksaan pendahuluan, terganjal syarat formil. Masyarakat mendorong sengketa pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Publik masih meyakini MK sebagai pintu …
Read More »
Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
