Pasal dalam Undang-undang Pilkada mengenai larangan petahana melakukan mutasi pejabat dan larangan menggunakan program pemerintah diusulkan menjadi persyaratan calon di pilkada. Jika usul ini diterima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada bisa membatalkan petahana yang mencalonkan saat terbukti melanggar. “Saya mengusulkan agar hal ini diakomodir dalam revisi Peraturan KPU tentang Pencalonan,” kata ujarnya, Ketua KPU …

Pada Pilkada serentak tahun 2017, terdapat 53 Permohonan yang diajukan ke Mahakamah Konstitusi. Laporan ini hadir sebagai catatan terhadap penanganan perselisihan hasil Pilkada di Mahakamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan keadilan substansial pada Pemilu lokal. Sehingga diharapkan hadirnya sebuah refleksi dan catatan terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pilkada dan beberapa Rekomendasi untuk gelaran Pilkada serentak jilid III pada 2018 mendatang serta sebelum …

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2015 tak banyak menjawab harapan para pencari keadilan. Ratusan sengketa harus mentah di tahap pemeriksaan pendahuluan, terganjal syarat formil. Masyarakat mendorong sengketa pilkada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Publik masih meyakini MK sebagai pintu terakhir mencari keadilan dalam sengketa pilkada. MK akhirnya diberi kewenangan sementara menyelesaikan sengketa. Agar MK bekerja optimal dan manusiawi, masyarakat …