Jika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup, maka Pemilu 2024 akan berubah secara radikal dibanding tiga pemilu nasional sebelumnya. Hasil pemilu akan mengubah jumlah partai politik dan sistem kepartaian dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia sebelumnya sudah menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup pada dua periode pemilu. Pemilu 1955 dan Pemilu 1999. Dua periode pemilu nasional …

Dalam catatan Andrew Reynolds dkk (2005), secara tradisional sistem pemilu jarang dipilih dengan sadar dan sengaja. Meskipun desain sistem pemilu yang disengaja telah semakin umum akhir-akhir ini, sering kali pilihan atas sistem pemilu ialah suatu kebetulan. Hasil dari kombinasi keadaan yang tidak biasa, dari tren yang lewat, atau kekhasan sejarah, dengan dampak kolonialisme dan pengaruh negara tetangga yang acap kali …

Pemilu dan Pilkada 2024 kian mendekat. Ini merupakan tahun pergantian kekuasaan besar-besaran. Wajarlah semua pikiran dan energi elite terpusat untuk suksesi 2024. Akibatnya, selepas Pemilu 2019, isu berkecamuk. Penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi isu paling seksi. Ada pula isu cebong dan kampret yang membelah, kontroversi politik identitas, catatan meninggalnya ratusan penyelenggara, termasuk unifikasi regulasi kepemiluan, gonjang-ganjing independensi dan …

Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang paling dinamis dalam mengubah sistem pemilu. Sejak Pemilu 1999, sebagai pemilu pertama setelah era otoriter, hingga Pemilu 2019, Indonesia setidaknya sudah tiga kali mengubah sistem pemilu. Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional tertutup. Pemilu 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Pemilu 2009 hingga 2019 dengan sistem proporsional terbuka. Tiga perubahan itu baru sebatas variabel sistem …

Sejak Pemilu 1955 hingga 2019 sistem pemilu Indonesia untuk representasi partai politik parlemen, selalu menggunakan sistem proporsional. Dengan kalimat lain, Indonesia tidak pernah menggunakan sistem pemilu mayoritas. Setiap pemilu selesai, sistem pemilu biasa dievaluasi. Kadang bisa muncul usulan mengganti sistem pemilu proporsional dengan sistem pemilu mayoritas. Agar menjamin kesesuaian tujuan perubahan sistem pemilu dengan konsep kerja sistemik sifat proporsional/mayoritas, penting …

Evaluasi Pemilu 2019 belakangan ini menghasilkan usulan perubahan desain surat suara untuk pemilu berikutnya. Wujud teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 terlalu kompleks dan berdampak buruk pada implementasi juga hasil pemilu. Pemetaan masalah dan wujud rekomendasi yang pas, akan membuat hal-hal buruk tidak terulang pada Pemilu 2024. Jika sebaliknya, alih-alih memperbaiki, malah bisa menambah masalah baru. Komisi Pemilihan Umum dan para pegiat …

Sayang sekali, keputusan Pemerintah melalui Mensesneg untuk tidak meneruskan pembahasan RUU Pemilu membulatkan suara penolakan parpol pendukung pemerintah di DPR. Padahal, ada beberapa aspek penting yang perlu dibenahi, salah satunya sistem pemilu anggota DPR. Sistem pemilu menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemilu karena sangat mempengaruhi representasi politik dan hasil dari pemilu. Representasi politik dari semua unsur masyarakat menjadi bagian yang …

Demokratisasi membutuhkan sistem pemilihan umum yang mampu mengakomodasi perwakilan kelompok, termasuk kelompok perempuan. Bersama kuota gender, zipper system hadir sebagai mekanisme penambahan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Saat UU 12/2003 sebatas mengatur soal kuota gender, zipper system diupayakan dalam UU 10/2008, UU 8/2012, dan UU 7/2017. Zipper system merupakan salah satu pengejawantahan kuota gender keterwakilan perempuan di parlemen. Zipper system …

Korupsi oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara pada jelang pemungutan suara Pilkada 2020 menambah catatan panjang menteri korupsi era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pada akhir November 2020, korupsi ekspor benih lobster dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Dua kasus korupsi ini mengingatkan kasus korupsi proyek pembangkit listrik oleh Idrus Marham (Menteri Sosial) dan korupsi dana hibah oleh Imam Nahrawi …