Demokratisasi membutuhkan sistem pemilihan umum yang mampu mengakomodasi perwakilan kelompok, termasuk kelompok perempuan. Bersama kuota gender, zipper system hadir sebagai mekanisme penambahan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Saat UU 12/2003 sebatas mengatur soal kuota gender, zipper system diupayakan dalam UU 10/2008, UU 8/2012, dan UU 7/2017. Zipper system merupakan salah satu pengejawantahan kuota gender keterwakilan perempuan di parlemen. Zipper system …

Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di daftar calon biasanya yang terpilih hanya sebesar 18 persen. Makanya kalau mau pemerintahan fifty-fifty atau minimal 30 persen, tingkatkan persentase perempuan di daftar calon,” kata Hetifah Sjaifudian, anggota …

Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih jauh sampai diangka minimal 30 persen, ketentuan afirmasi perempuan pelu ditambah. “Tidak ada perubahan signifikan di RUU Pemilu mengenai politik afirmasi perempuan. RUU masih sekadar memuat regulasi 30 …