60,65% Lebih Petahana Menangkan Pilkada 2017

Ada 37 petahana kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2017 dari total 61 daerah berpetahana kepala daerah (Infopilkada.kpu.go.id per 23/2). Angka 60,65% ini akan bertambah karena empat daerah berpetahana kepala daerah hasil suaranya belum masuk. Kewenangan petahana menyetujui jumlah anggaran pilkada yang diajukan penyelenggara pilkada menguatkan dominasinya sebagai peserta. Puncak dominasi petahana tampak di 9 daerah bercalon tunggal dan kemenangannya.

Jika dihitung secara pasangan calon, 37 petahana kepala daerah terpilih 16 (43,24%) di antaranya berpasangan dengan wakilnya (tetap kongsi). Ada 13 (35,13%) petahana kepala daerah terpilh tanpa berpasangan lagi dengan wakilnya, dan tak saling bertarung. Sedangkan, petahana kepala daerah yang pecah kongsi dengan wakilnya hanya 7 (18,9%) pasangan.

Petahana atau inkumben (incumbent) adalah pejabat publik berkewenangan. Tesaurus Bahasa Indonesia menuliskan kata “tahana” merupakan kata benda (nomina) yang bersinonim (sin) dengan kedudukan, martabat, persemayaman, prestise, takhta. Petahana bisa diartikan orang yang mempunyai nomina dari “tahana”, berkedudukan, bermartabat, berpersemayaman, berprestise, atau bertakhta.

Petahana sering diartikan kepala daerah yang mencalonkan di pilkada. Merujuk pengertian Tesaurus itu, petahana tak hanya kepala daerah yang mencalonkan saja. Wakil kepada daerah seperti wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tanpa konteks pemilu pun merupakan petahana.

Berdasar pengertian petahana, pencalonan dan keterpilhan petahana menjadi kompleks. Ada 25 petahana wakil kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2017. 16 (64%) di antaranya menang berkongsi dengan petahana kepala daerah. Hanya 3 (12%) petahana wakil kepala daerah pecah kongsi bisa menang melawan petahana kepala daerah. Sisanya, 6 (24%) petahana wakil kepala daerah mencalonkan lagi sebagai wakil kepala daerah dan menang tanpa berpasangan dan tanpa melawan petahana kepala daerah.

100%/lebih penyetujui anggaran

Ada banyak sebab keterpilihan petahana kepala daerah masih dominan. Pemilih sebagai rakyat yang daerahnya dipimpin petahana sangat mungkin merasa puas sehingga ingin melanjutkan kepeminpinan petahana melalui pilihan di pilkada. Bisa juga, pemilih tak puas dengan petahana tapi karena para calon lain dinilai tak lebih baik, petahana kembali mendapat suara terbanyak.

Tapi ada aspek yang memang makin menguatkan dominasi petahana yang mencalonkan lagi di pilkada, yaitu anggaran. Sekretariat Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Soetjipto menjelaskan, besaran anggaran pilkada yang diajukan KPU provinsi, kabupaten, atau kota disetujui kepala daerah yang bisa mencalonkan lagi di pilkada. Petahana calon akan merasa berposisi sebagai pemberi anggaran yang bisa mempersulit atau memperlancar kerja penyelenggara. KPU daerah penyelenggara akan merasa berposisi sebagai penerima.

“Di sini KPU di daerah bisa tersandera kemandiriannya sebagai penyelenggara pilkada. Penting untuk mengubah sumber anggaran pilkada dari APBD menjadi APBN,” tegas Yenny.

Keadaan relasi tak setara dari dominasi petahana terjadi pula dalam aspek kontestasi. Kewenangan anggaran oleh petahana yang bisa mencalonkan makin menciptakan relasi tak setara antara petahana calon dengan calon lainnya. Keadaan ini bertentangan dengan cita kesetaraan kontestasi pilkada melalui fasilitasi kampanye oleh KPU dan pembatasan anggaran kampanye para calon.

Dari para petahana kepala daerah calon, ada kecenderungan memperlancar anggaran pilkada. Bentuknya bisa memenuhi 100% anggaran pilkada yang diajukan KPU provinsi, kabupaten, atau kota. Bentuknya bisa juga melebihkan anggaran pilkada yang diajukan KPU daerah sebagai penyelenggara.

Daerah Pilkada Serentak 2017 yang Petahana Kepala Daerah Mencalonkan dan Menyetujui Anggaran Pilkada 100% atau Lebih

No	Nama Daerah Pilkada	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Anggaran Pengajuan (Rp dalam M)	Anggaran Realisasi (Rp dalam M)	Selesih (Rp dalam M)	% Disetujui Petahana	Biaya/ Pemilih Rp	Menang /Kalah
1	Buol, Sulteng	95,753	20,8	29,6	8,8	142.26	309,626	Menang
2	Jayapura, Papua	132,094	30	38,3	8,3	127.85	290,354	Menang
3	Kota Ambon, Maluku	237,627	24,4	26,4	2,0	108.23	111,330	Menang
4	Nduga, Papua	94,071	59,8	61,8	1,9	103.29	657,450	Belum
5	Mappi, Papua	69,809	63,8	63,8	0	100	914,954	Belum
6	Intan Jaya, Papua	79,337	66,8	66,8	0	100	842,040	Belum
7	Muna Barat, Sultra	51,495	22,4	22,4	0	100	436,703	Menang
8	Buton, Sultra	71,527	24,6	24,6	0	100	344,506	Menang
9	Puncak Jaya, Papua	179,144	59,9	59,9	0	100	334,919	Belum
10	Buru, Maluku	94,688	19	19	0	100	200,659	Menang
11	Bolaang Mongondow, Sulut	167,551	25,3	25,3	0	100	151,479	Menang
12	Kota Cimahi, Jabar	375,722	34,5	34,5	0	100	91,886	Kalah
13	Tulang Bawang Barat, Lampung	197,263	15	15	0	100	76,041	Menang
14	Buleleng, Bali	583,3  81	40,2	40,2	0	100	68,953	Menang
15	Provinsi DKI Jakarta	7,108,589	478,3	478,3	0	100	67,295	Menang
16	Kota Yogyakarta, DIY	298,989	14,9	14,9	0	100	49,893	Menang
17	Kulon Progo, DIY	332,211	14,3	14,3	0	100	43,130	Menang
18	Bekasi, Jabar	1,974,831	72,1	72,1	0	100	36,537	Menang
19	Pati, Jateng	1,034,256	29,7	29,7	0	100	28,809	Menang

Hasil suara Pilkada 2017 yang sudah masuk infopilkada.kpu.go.id menginfokan, hanya ada satu daerah yang petahana kepala daerah calon yang menyetujui anggaran pilkada KPU 100% tapi kalah. Kasus korupsi Walikota Cimahi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mungkin menjadi penyebat kegagalan petahana kepala daerah di Pilkada 2017.

Ada empat pilkada yang hasil suaranya belum masuk infopilkada.go.id. Semua merupakan kabupaten di Provinsi Papua. Nduga, Mappi, Intan Jaya, dan Puncak Jaya semuanya terdapat petahana kepala daerah yang mencalonkan. Merujuk pengalaman penyelenggaraan pilkada di empat daerah ini, petahana kepala daerah yang mencalonkan lagi sangat mungkin memenangkan pilkada.

Penyajian data dalam tabel itu bukan maksud menyimpulkan, kewenangan anggaran mempengaruhi kemenangan petahana yang mencalonkan lagi di pilkada. Data bermaksud memberikan gambaran, aspek kewenangan anggaran petahana kepala daerah dalam menentukan anggaran pilkada berpotensi mengintervensi prinsip “free and fair”. Kesetaraan sebagai bagian nilai dari kebebasan jelas terganggu dengan salah satu konstestan yang berwenang menentukan anggaran kompetisi.

Dominasi calon tunggal

Wujud dominasi terkuat petahana kepala daerah di Pilkada 2017 adalah hadir dan terpilihnya calon tunggal. Di Pilkada 2017 terdapat 9 daerah bercalon tunggal. Semuanya dimenangkan calon tunggal yang merupakan petahana kepala daerah atau petahana wakil kepala daerah.

Dominasi Petahana Kepala Daerah di Pilkada Calon Tunggal 2017

Pilkada	Pasangan Calon	Pekerjaan Cakada	Pekerjaan Cawakil	Kursi Koalisi	Kursi DPRD	% Koalisi	% Suara
Kota Tebing Tinggi, Sumut	Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar;	Kepala daerah	Wakada	19	25	76	71,39
Tulang Bawang Barat, Lampung	Umar Ahmad-Fauzi Hasan	Kepala daerah	Wakada	30	30	100	96,75
Landak, Kalimantan Barat	Karolin Marget Natasa-Herculanus Heriadi;	DPR	Wakada	32	35	91.43	96,62
Pati, Jawa Tengah	Haryanto-Saiful Arifin	Kepala daerah	Swasta	46	50	92	74,52
Buton, Sulawesi Tenggara	Samsu Umar Abdul Saimun-La Bakry	Kepala daerah	Wakada	20	25	80	55,08
Maluku Tengah, Maluku	Tuasikal Abua-Marlatu Leleury	Kepala daerah	Wakada	34	40	85	70.78
Kota Sorong, Papua Barat	Lambert Jitmau-Pahima Iskandar	Kepala daerah	Wakada	27	30	90	79,73
Tambrauw, Papua Barat	Gabriel Asem-Mesak Metusala Yekwan	Kepala daerah	PNS	19	20	95	Belum
Kota Jayapura, Papua	Benhur Tommy Mano-Rustan Saru	DPRD Prov	Wakada	29	40	72.5	84,81

Bisa dibilang, semua pilkada bercalon tunggal merupakan daerah yang kuat didominasi petahana kepala daerah. Tujuh dari sembilan pilkada bercalon tunggal, kepala daerah terpilihnya merupakan petahana kepala daerah periode sebelumnya. Petahana di Landak dan di Kota Jayapura hanya wakil kepala daerah karena kepala daerahnya tak bisa mencalonkan lagi.

Pada dasarnya, sistem pemilu satu putaran (pluralitas) yang pertama kali diterapkan di Pilkada 2015 dan dilanjutkan di Pilkada 2017 lalu 2018 (kecuali Pilkada DKI) telah menguatkan dominasi petahana sebagai calon dan makin memperbesar peluang keterpilihan. Kontestasi pilkada menjadi jauh lebih ketat sehingga calon yang punya ragam modal finansial dan popular lebih diuntungkan. Petahana kepala daerah pun bermodal dikenal warga karena selama 5 tahun berkuasa memimpin daerah.

Di luar jalur perseorangan yang makin diperberat persyaratannya, pencalonan kepala daerah di jalur partai pun mendorong petahana kepala daerah yang mencalonkan lagi tak mendapat banyak lawan. UU No.10/2016 tentang Pilkada mengatur syarat pencalonan kepala daerah jalur partai menyertakan syarat minimal kepemilikan kursi DPRD atau perolehan suara partai atau koalisi partai pengusung. Pasal 40 bertuliskan, 20 persen kursi DPRD atau 25 persen raihan suara pemilu legislatif terakhir.

Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunisa Nur Agustyati berpendapat, berdasar desain keserentakan yang ingin dibangun dalam perbaikan pemilu, dukungan jumlah kursi parlemen tak relevan sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Selain menjadi sandera parlemen di konteks pemilihan kepala eksekutif secara langsung, syarat kursi parlemen pun sudah berbeda konteks waktu pemilu.

“Tanpa syarat kursi parlemen, bukan berarti nantinya pemilu eksekutif akan dibanjiri banyak calon. Partai akan menimbang-nimbang kemenangan, dan tak akan asal mengusulkan. Malah, rakyat sebagai pemilh terpenuhi kebutuhannya mendapat tawaran banyak calon pemimpin yang tinggi kualitas. Tak akan ada calon tunggal lagi,” jelas Ninis (17/2).

Pentingnya membahas keterpilihan petahana kepala daerah adalah untuk perbaikan pilkada berikutnya. Evaluasi keterpilihan petahana kepala daerah bukan mempermasalahkan hasil keterpilhannya. Menjelaskannya pun bukan untuk menggalang gerakan antipetahana lalu menyarankan pilihan ke kontestan lain atau kolom kosong.

Setelah Pilkada Serentak 2017, pesta demokrasi lokal berlanjut ke Pilkada Serentak 2018. Ada 172 daerah, 17 di antaranya pilkada provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebagia tiga provinsi terbanyak penduduk di Indonesia. Dibutuhkan perubahan mendasar untuk perbaikan besar demokrasi lokal melalui revisi UU Pilkada. []

USEP HASAN SADIKIN