Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menggelar forum dialog antara politisi perempuan dengan masyarakat sipil. Pencapaian representasi perempuan minimal 30% di parlemen dan substansi politik perempuan menjadi tujuan.
“Melalui ini, kita berupaya memperkuat kerja-kerja politisi perempuan untuk memperkuat posisi di parlemen. Ini akan menjadi awal yang baik, dengan upaya diskusi dan konsolidasi lebih lanjut akan menambah kepercayaan diri dan lebih semangat lagi,” kata Sekretaris Jenderal KPI, Mike Verawati Tangka dalam sambut, Jakarta (11/10).
Mike menjelaskan, forum berslogan “Dengar Perempuan” ini mencoba merumuskan empat isu besar. Pertama, perlindungan hak perempuan. Kedua, lingkungan, energi, dan perubahan iklim. Ketiga, tata kelola pemerintahan dan partisipasi. Keempat, perdamaian dan keamanan.
Perwakilan Perludem, Heroik Mutaqin Pratama mengungkapkan, perjuangan perempuan untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen masih memerlukan kolaborasi bersama. Ia mengingatkan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan inti dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Kepemimpinan perempuan dimaksudkan untuk mendukung kemajuan, inklusivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya kita melalui forum ini bisa saling berkolaborasi dengan tujuan angka keterwakilan perempuan meningkat di pemilu 2024 nanti,” kata Heroik.
Direktur Eksekutif Puskapol UI, Hurriyah berharap politisi perempuan dan masyarakat sipil bisa mendiskusikan isu yang bisa menjadi tawaran politik gagasan. Tidak hanya isu untuk kampanye melainkan juga isu yang diperjuangkan di parlemen.
“Ini menjadi penting sekali, karena berdasarkan perhatian kami, sepanjang tahun ini ada kecenderungan, ada jarak antara politik dengan masyarakat sipil,” terang Hurriyah.
Forum dihadiri oleh perempuan politisi perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024 dan perwakilan organisasi masyarakat sipil lintas isu. Kedua kelompok ini berdialog agar isu advokasi di masyarakat sipil bisa masuk dalam kampanye para politisi pada tahapan kampanye Pemilu 2024. Jika para perempuan politisi ini terpilih, isu yang terhubung dengan para pemilih dalam kampanye, bisa menjadi kebijakan legislasi. []
Foto: Putra Djohan
