Juni 24, 2024
iden

Tag Archives: keterwakilan perempuan

Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan KPU ke Bawaslu

Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pelanggaran administratif kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU dinilai tidak sesuai dengan tata cara penerapan afirmasi perempuan dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Pemilu 2024. …

Read More »

Pemilu Terburuk dalam Sejarah Afirmasi Keterwakilan Perempuan

Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah afirmasi keterwakilan perempuan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkewenangan menetapkan partai politik dan para calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah mengabaikan undang-undang pemilu yang sudah menjamin pencalonan keterwakilan perempuan minimal 30% di …

Read More »

Hanya Satu Partai Patuhi Pencalonan 30% Perempuan Tiap Dapil DPR

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai politik melakukan pelanggaran undang-undang pemilu yang mengatur pencalonan perempuan dalam pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Netgrit menghitung, dari 18 partai peserta …

Read More »

Forum Dialog Politisi Perempuan dan Masyarakat Sipil

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menggelar forum dialog antara politisi perempuan dengan masyarakat sipil. Pencapaian representasi perempuan minimal 30% di parlemen dan substansi politik perempuan menjadi tujuan. …

Read More »

KPU Mesti Revisi PKPU, Partai Wajib Mematuhinya

Undang-undang kepemiluan turunan dari konstitusi memperlemah makna kemandirian Komisi Pemilihan Umum, termasuk dalam menjamin pencalonan perempuan minimal 30% di tiap daerah pemilihan. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai ketentuan yang memperlemah KPU dalam aspek rekrutmen, pembentukan peraturan, dan …

Read More »

Vonis MA Tidak Bisa Dilawan Fatwa KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi putusan MA. Sikap KPU ini semakin menguatkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang mengabaikan peraturan perundang-undangan mengenai syarat …

Read More »

Mendesak DKPP Beri Sanksi Tegas Anggota KPU

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT), Hadar Nafis Gumay desak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) segera menjatuhkan sanksi tegas pada KPU. Hingga saat ini KPU tak kunjung mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keterwakilan perempuan di legislatif. …

Read More »

KPU Mengabaikan Suara Publik

Komisi Pemilihan Umum dinilai telah mengabaikan suara publik terkait pengaturan pencalonan 30% perempuan DPR/DPRD di setiap daerah pemilihan. Penilaian disampaikan oleh ahli dalam  sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara No. 110-PKE-DKPP/IX/2023. “Bahwa KPU paling tidak telah melanggar …

Read More »

Menanti Parlemen Kota Bandung yang Lebih Mewakili Perempuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki ketentuan afirmasi pencalonan perempuan 30% tapi belum mampu menghasilkan parlemen yang representatif perempuan, termasuk di Kota Bandung. Dari 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung hasil Pemilu 2019, hanya ada …

Read More »