Ketentuan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu penting ditambah. Capaian persentase perempuan di DPR hasil Pemilu 2019 memang tertinggi sepanjang sejarah pemilu Indonesia tapi masih belum mencapai persentase minimal 30%. Afirmasi perempuan pun jangan melupakan keterwakilan perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota pun. “Memasukan ketentuan perempuan caleg pada nomor urut 1 di 30% daerah pemilihan salah satu bentuk tambahan afirmasi perempuan,” …

Inter-Parliamentary Union (2015) melaporkan, dalam 20 tahun terakhir ini, telah terjadi peningkatan luar biasa dari keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen negara-negara dunia. Rata-rata keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional secara global meningkat hampir dua kali lipat, dari sekitar 11,3% di 1995 menjadi sekitar 20,8% di 2019 (naik 13,5 poin). Hampir semua kawasan di dunia memperlihatkan peningkatan keterwakilan perempuan yang sangat …

Rancangan Undang-undang Pemilu (per April 2020) hasil kerja Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat sudah ada, lengkap dengan naskah akademik dan lampiran. Tak ada perubahan bentuk afirmasi perempuan dalam RUU prioritas 2020 ini. Tak bertambah, juga tak berkurang. Afirmasi perempuan dalam RUU Pemilu masih diberlakukan pada empat K: kepesertaan partai, kuota pencalonan, kepanitiaan seleksi penyelenggara pemilu, dan keanggotaan penyelenggara pemilu. Yang …

“Tak ada sistem pemilu yang paling baik, yang ada sistem pemilu yang cocok,” kurang lebih begitu banyak pemerhati sistem pemilu mengutip kesimpulan Andrew Reynolds. Cendikiawan pemilu internasional ini berpendapat, kecocokan pilihan sistem pemilu suatu negara tergantung konteks dan kebutuhan. Obsesi mencari sistem sistem pemilu sempurna atau terbaik cenderung dihindari. Jika kita memaknai “cocok” dengan kalimat “yang signifikan meningkatkan keterwakilan perempuan”, …

Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan salah satu prioritas yang mesti dituntaskan oleh DPR bersama Pemerintah. Revisi UU Pemilu mendesak dilakukan menyusul berbagai evaluasi atas penyelenggaraan pemilu serentak lima surat suara pada 2019 lalu. Banyak pihak merekomendasikan pembuat UU meninjau kembali pola keserentakan yang diatur dalam UU …

Kamis(26/9), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis buku “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu”. Berdasarkan hasil riset yang dituangkan di dalam buku, ada dua temuan terkait keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Satu, adanya ketidakselarasan aturan mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di lembaga …

Politik Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Di parlemen misalnya, dari total 560 kursi DPR, perempuan hanya mendapatkan 111 kursi (19.8%) untuk periode 2014-2019 (Inter-Parliamentary Union. Women in National Parliaments). Dari 16 partai politik peserta pemilu nasional 2019, 13 pucuk kepemimpinannya dipegang oleh laki-laki dan hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang angka keterwakilan perempuan di kepengurusan pusatnnya melampaui 50% (infopemilu.kpu.go.id 23/10/2018). …

Afirmasi perempuan menghadapi tantangan lebih di Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama bagi Indonesia. Keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen menjadi lebih sulit dicapai mengingat pencalonan perempuan bisa tertutup kampanye calon presiden-wakil presiden. Bagaimana keterwakilan perempuan 30% Pemilu 2019 tak berhenti pada tahap pencalonan tapi juga hingga tahap keterpilihan? Berikut penjelasan akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Sri Budi Eko …