Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan salah satu prioritas yang mesti dituntaskan oleh DPR bersama Pemerintah. Revisi UU Pemilu mendesak dilakukan menyusul berbagai evaluasi atas penyelenggaraan pemilu serentak lima surat suara pada 2019 lalu. Banyak pihak merekomendasikan pembuat UU meninjau kembali pola keserentakan yang diatur dalam UU …

Kamis(26/9), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis buku “Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu”. Berdasarkan hasil riset yang dituangkan di dalam buku, ada dua temuan terkait keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Satu, adanya ketidakselarasan aturan mengenai keterwakilan perempuan 30 persen di lembaga …

Politik Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Di parlemen misalnya, dari total 560 kursi DPR, perempuan hanya mendapatkan 111 kursi (19.8%) untuk periode 2014-2019 (Inter-Parliamentary Union. Women in National Parliaments). Dari 16 partai politik peserta pemilu nasional 2019, 13 pucuk kepemimpinannya dipegang oleh laki-laki dan hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang angka keterwakilan perempuan di kepengurusan pusatnnya melampaui 50% (infopemilu.kpu.go.id 23/10/2018). …

Afirmasi perempuan menghadapi tantangan lebih di Pemilu 2019 sebagai pemilu serentak pertama bagi Indonesia. Keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen menjadi lebih sulit dicapai mengingat pencalonan perempuan bisa tertutup kampanye calon presiden-wakil presiden. Bagaimana keterwakilan perempuan 30% Pemilu 2019 tak berhenti pada tahap pencalonan tapi juga hingga tahap keterpilihan? Berikut penjelasan akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Sri Budi Eko …

Penempatan perempuan calon anggota legislatif (caleg) di nomor urut adalah kewenangan partai. Hal tersebut jadi pertimbangan pemerintah untuk lebih memilih ketentuan afirmasi berupa “tiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon” ketimbang “menempatkan perempuan di nomor urut satu di tiga puluh persen dapil.” “Memang menginginkan sekian persen harus nomor satu. Nah, itu domainnya partai politik, …

Di Hari Demokrasi Internasional (15/9), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women mengumumkan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen adalah 22,8 persen. Angka yang belum baik karena keterwakilan perempun minimal untuk bisa berdaya mempengaruhi kebijakan adalah 30 persen. Tapi angka rataan keterwakilan perempuan itu masih lebih baik dibanding Indonesia. Hingga pemilu pasca-Reformasi diselenggarakan empat kali, timpang gender …