Hetifah Sjaifudian mengungkapkan dilema kepemimpinan dengan diskusi dinasti kekerabatan dikarenakan pengaruh kesempatan perempuan dalam bersaing dalam politik. Dalam diskusi Perempuan di Pilkada 2007 dan Politik Afirmasi UU Pemilu, Anggota Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Fraksi partai Golkar (28/11/16)
Read More »Tag Archives: keterwakilan perempuan
Aspek Keterpilihan Calon Perempuan
Mendesak Keterwakilan Perempuan Dalam RUU Pemilu
Partai Berorientasi Elektabilitas, Kesempatan Perempuan Mencalonkan Sulit
Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, 23 dari 44 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan merupakan mantan anggota legislatif. Hal tersebut memunculkan kesimpulan sementara bahwa partai cenderung berorientasi pada aspek elektabilitas calon. Dengan kata lain, partai hanya memilih …
Read More »Zipper Murni untuk Pastikan Keterwakilan Perempuan
Pengaturan 30 persen perempuan di daftar calon belum efektif menciptakan keterwakilan perempuan di pemerintahan. Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggara Pemilu seharusnya mengubah bentuk afirmasi yang bisa lebih menjamin keterpilihan perempuan. “30 persen di daftar calon biasanya yang terpilih hanya sebesar 18 …
Read More »Insentif dan Disinsentif Pencalonan Perempuan Ala Perancis dan Georgia
Peningkatan besaran subsidi dana partai oleh negara dinilai dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa partai memperbaiki sikap dan kebijakan terhadap partisipasi perempuan. Pemerintah dapat memainkan regulasi untuk mengurangi ketimpangan gender di pemerintahan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), …
Read More »Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu
Sebagian besar perempuan calon di Pilkada 2017 berlatar belakang dewan/kader partai politik. Ini gambaran nyata aktualisasi politik perempuan di pemilu legislatif diapresiasi partai di pemilu eksekutif daerah. Untuk meningkatkan tren positif ini, dibutuhkan peningkatan afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang …
Read More »Afirmasi Perempuan dalam RUU Pemilu Dinilai Stagnan
Politik afirmasi perempuan dalam Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dinilai stagnan. Tak ada perubahan signifikan dan masih memuat satu pasal inkonstitusional. Mengingat keterwakilan perempuan perempuan di DPR yang masih jauh sampai diangka minimal 30 persen, ketentuan afirmasi …
Read More »Partai Mesti Menempatkan Perempuan di Nomor Urut Satu
Partai didesak untuk menempatkan perempuan di nomor urut satu daftar calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD sekurang-kurangnya di 30 persen daerah pemilihan. Tindakan afirmasi ini perlu diatur untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. “Kita menuntut regulasi untuk …
Read More »