Rumah Pemilu Indonesia Election Portal
Themis Law Firm menemukan 35 daerah dengan dinasti politik di Pilkada Serentak 2024. Dari 35 daerah ini, terdapat 42 figur politisi berlatar belakang keluarga politik yang berpotensi maju di Pilkada. 35 daerah terdiri atas 9 provinsi, 18 kabupaten, dan 8 kota.
“Di antaranya ada Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur. Di Banten misalnya, ada dinasti Atut dan Jayabaya, yang membuat satu daerah akan diperebutkan oleh dua dinasti politik,” kata Peneliti Themis Law Firm, Hemi Lavour, pada diskusi “Kecurangan Pilkada 2024: Dari Dinasti, Calon Tunggal, dan Netralisasi ASN” pada Selasa (13/7).
42 calon potensial tersebut didukung oleh partai-partai politik. Pencermatan Themis, ada 15 partai politik yang telah menyatakan dukungan kepada berbagai calon dari keluarga politik di daerah. Partai Golkar menjadi partai politik yang paling banyak memberikan dukungan kepada anggota dinasti politik daerah.
“Lima besar partai politik yang memberikan dukungan kepada calon potensial di Pilkada ialah Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, dan PKS. Tiga partai politik tersebut merupakan pengusung pasangan calon Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM),” ujar Lavour.
Partai Golkar memberikan dukungan kepada 19 calon potensial yang terafiliasi dengan dinasti politik. Partai Gerindra, 17 calon. Partai Demokrat, 15 calon. Partai NasDem, 14 calon. PKS, 11 calon. PAN dan PKB, 9 calon. PPP, 8 calon. PDIP dan PSI, 6 calon. PBB dan Perindo, 3 calon. Garuda, Hanura, dan PKN 1 calon.
Menanggapi temuan Themis, Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha mengatakan bahwa dinasti politik di Pilkada semakin ternormalisasi sejak Presiden Joko Widodo mendukung pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2024. Ia mengingatkan publik untuk waspada terhadap dinasti politik, sebab kooptasi kekuasaan oleh satu keluarga secara turun-temurun terkait erat dengan praktik korupsi.
“Politik dinasti itu erat kaitannya dengan praktik korupsi. Di Banten, Sumatera Selatan, Cimahi, Bogor, kasus-kasus korupsi dilakukan oleh pejabat yang berasal dari dinasti politik,” tandas Egi pada diskusi yang sama. []
